Pemprov Jabar Siapkan Dana Rp1,5 Triliun Untuk Pemilu dan Pilkada 2024

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jabar mempersiapkan dana Rp1,5 triliun untuk persiapan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jabar, Iip Hidajat saat Rapat Koordinasi KPU Jabar di Kota Bandung, Selasa (31/5).

Iip mengatakan, dana tersebut telah dipersiapkan secara intens pada 2021 lalu dengan menerbitkan Perda 14/2022 tentang Dana Cadangan Daerah (DCD). Adapun pada Perda tersebut, dana untuk kepentingan Pemilu dan Pilkada akan diberi secara tahunan dengan APBD 2022 sebesar Rp200 miliar, APBD 2023 Rp800 miliar dan Rp500 miliar lainnya akan diberikan pada APBD 2024.

Lebih lanjut Iip mengatakan, dana tersebut nantinya akan dihibahkan KPU Jabar sebesar Rp1,150 triliun dan Rp150 miliar untuk Bawaslu serta Rp200 miliar untuk pengamanan. "Dana tersebut sudah termasuk untuk persiapan dan penyelenggaraan Pemilu nanti, sedangkan biaya pengamanan ini akan diberikan ke pihak TNI-Polri," tambahnya.

Penetapan Perda DCD ini, lanjut Iip sudah final dan mengikat. Pembahasan Perda ini sudah dilakukan sejak Agustus hingga akhir Desember 2021. Pemprov Jabar optimis, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 akan berjalan sukses dan akan lebih baik dari Pemilu sebelumnya.

Sementara itu Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, akan persiapkan Satuan Tugas (Satgas) money politics, untuk mengawasi pelaksanaan tahapan hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada serentak pada 2024. Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Jabar, Kombes Ruslan Efendi mengatakan partisipasi masyarakat minimal 60 persen dari jumlah penduduk dan penyelenggaraan Pemilu dapat aman, sukses admintrasi dan tentunya tidak boleh ada politik uang.

"Jangan sampai praktik uang ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu dan  Pilkada serentak nanti, kami akan dengan cepat menindak siapa saja yang melakukan praktik uang," kata Efendi.

Dirinya juga mengajak, seluruh masyarakat untuk turut membantu pihak kepolisian membasmi praktik uang. "Masyarakat dapat langsung melapor bila menemukan praktik-praktik politik uang saat tahapan mau penyelenggaraan Pemilu serentak nanti," ujarnya. (OL-15)