Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, selesai digelar pada Selasa (24/5).
Ditandai dengan pemukulan Tetenkoren secara bersama-sama oleh Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkoplhukam), Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Bupati Kepulauan Talaud Elly E. Lasut dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KH. Noor Achmad, sebagai simbol kearifan lokal masyarakat perbatasan negara. Pemerintah tahun ini mempersiapkan anggaran sebesar 10,5 triliun untuk pembangunan kawasan perbatasan negara.
Mendagri Tito dalam pernyataannya menegaskan Gerbangdutas merupakan langkah Pemerintah dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Selain itu, Gerbangdutas tak hanya menjadi upaya meningkatkan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, tapi juga mengatasi keterisolasian wilayah perbatasan.
“Ini (Gerbangdutas) tujuannya memperkuat pertahanan dan memperkuat pembangunan. Ini (Kabupaten Kepulauan Talaud) merupakan daerah yang rentan aktivitas lintas negara karena berbatasan dengan negara lain (Filipina). Makanya, kami harus memperkuat pembangunan di sini,” kata Mendagri selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
Menurut Tito, pembangunan di wilayah perbatasan ini tentunya berdampak terhadap aspek pertahanan dan pengetatan hukum di perbatasan Indonesia. Gerbangdutas menjadi komitmen Pemerintah untuk menjalankan pembangunan di semua perbatasan Indonesia.
Tito menekankan, dirinya bersama Menkopolhukam, mewakili negara telah hadir di beberapa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk membangun kawasan perbatasan dan mengawal kedaulatan NKRI.
"Tahun lalu, kami fokus di Pulau Laut dan Pulau Sekatung Natuna, sekarang di Pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud, dan berikutnya di Papua,” urainya.
Pencanganan Gerbangdutas di Kabupaten Kepulauan Talaud dilangsungkan di Pulau Melonguane dan Miangas. Selepas acara Pencanganan Gerbangdutas, BNPP bersama beberapa stakeholder pengelola perbatasan melakukan rapat koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengembangan potensi ekonomi Pulau-Pulah Kecil Terluar (PPKT). (RO/E-1)
Setiap gangguan infrastruktur akibat bencana, termasuk banjir, berpotensi berdampak langsung terhadap kelancaran akses menuju PLBN Entikong.
Dengan teknologi yang berkembang pesat, pengembangan sistem informasi dan penggunaan artificial intelligence merupakan hal yang mutlak harus dikembangkan.
Kerja sama Sosek Malindo yang telah berjalan lebih dari 40 tahun merupakan bukti kuat komitmen kedua negara dalam membangun kawasan perbatasan.
PASUKAN Israel berencana melakukan serangan terbatas di Libanon. Libanon melaporkan Israel ke Dewan Keamanan PBB atas pembangunan tembok yang melanggar perbatasan
PRESIDEN Lebanon Joseph Aoun menginstruksikan Kementerian Luar Negeri mengajukan keluhan ke Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB terkait pembangunan tembok oleh Israel
LIBANON akan membawa Israel ke Dewan Keamanan PBB atas pembangunan tembok beton di wilayah perbatasan yang disebut melampaui Garis Biru, tuduhan yang telah dibantah oleh pihak Israel.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved