Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, selesai digelar pada Selasa (24/5).
Ditandai dengan pemukulan Tetenkoren secara bersama-sama oleh Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkoplhukam), Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Bupati Kepulauan Talaud Elly E. Lasut dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KH. Noor Achmad, sebagai simbol kearifan lokal masyarakat perbatasan negara. Pemerintah tahun ini mempersiapkan anggaran sebesar 10,5 triliun untuk pembangunan kawasan perbatasan negara.
Mendagri Tito dalam pernyataannya menegaskan Gerbangdutas merupakan langkah Pemerintah dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Selain itu, Gerbangdutas tak hanya menjadi upaya meningkatkan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, tapi juga mengatasi keterisolasian wilayah perbatasan.
“Ini (Gerbangdutas) tujuannya memperkuat pertahanan dan memperkuat pembangunan. Ini (Kabupaten Kepulauan Talaud) merupakan daerah yang rentan aktivitas lintas negara karena berbatasan dengan negara lain (Filipina). Makanya, kami harus memperkuat pembangunan di sini,” kata Mendagri selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
Menurut Tito, pembangunan di wilayah perbatasan ini tentunya berdampak terhadap aspek pertahanan dan pengetatan hukum di perbatasan Indonesia. Gerbangdutas menjadi komitmen Pemerintah untuk menjalankan pembangunan di semua perbatasan Indonesia.
Tito menekankan, dirinya bersama Menkopolhukam, mewakili negara telah hadir di beberapa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk membangun kawasan perbatasan dan mengawal kedaulatan NKRI.
"Tahun lalu, kami fokus di Pulau Laut dan Pulau Sekatung Natuna, sekarang di Pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud, dan berikutnya di Papua,” urainya.
Pencanganan Gerbangdutas di Kabupaten Kepulauan Talaud dilangsungkan di Pulau Melonguane dan Miangas. Selepas acara Pencanganan Gerbangdutas, BNPP bersama beberapa stakeholder pengelola perbatasan melakukan rapat koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengembangan potensi ekonomi Pulau-Pulah Kecil Terluar (PPKT). (RO/E-1)
