Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BERKAS kasus dugaan korupsi dana untuk penanggulangan pendemi covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, senilai Rp61 miliar, telah dilimpahkan penyidik polda ke kejaksaan tinggi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Komisaris Besar Nasriadi, Selasa (24/5), di Manado, mengatakan, pelimpahan berkas tersebut setelah tim penyidik Tindak Pidana Korupsi menyatakan berkas perkaranya P-21 atau sudah lengkap.
Hasil penyidikan Tim Tipidkor Polda Sulut, lanjut dia, memperlihatkan dana disalurkan melalui Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara, pada tahun anggaran 2020. Akibatnya negara dirugikan lebih dari Rp61 miliar.
"Berkasnya sudah lengkap, P-21, dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulut," tegasnya.
Dalam kasus dugaan korupsi ini, kata Nasriadi, Tim penyidik Polda Sulut, telah menetapkan tiga tersangka. Mereka ialah dua ASN dan seorang swasta.
"Penyidik juga telah melaksanakan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti ke JPU Kejati Sulut," ujarnya.
Kombes Nasriadi menegaskan, perkara tersebut tidak hanya berhenti sampai disini. Penyidik masih melakukan pengembangan terhadap tersangka-tersangka lain.
"Akan ada proses penyidikan-penyidikan baru yaitu tindak pidana pencucian uang. Karena ada beberapa aset yang setelah dilakukan penelusuran, penyidik mendapatkan beberapa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sudah disita," lanjutnya.
Sebelum diserahkan ke Kejati Sulut, ketiga tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Ketiganya lalu diserahkan ke Kejati Sulut yang diterima oleh Kasi Penuntutan Pidana Khusus Pingkan Geruntan. (N-2)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved