Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
BERKAS kasus dugaan korupsi dana untuk penanggulangan pendemi covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, senilai Rp61 miliar, telah dilimpahkan penyidik polda ke kejaksaan tinggi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Komisaris Besar Nasriadi, Selasa (24/5), di Manado, mengatakan, pelimpahan berkas tersebut setelah tim penyidik Tindak Pidana Korupsi menyatakan berkas perkaranya P-21 atau sudah lengkap.
Hasil penyidikan Tim Tipidkor Polda Sulut, lanjut dia, memperlihatkan dana disalurkan melalui Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara, pada tahun anggaran 2020. Akibatnya negara dirugikan lebih dari Rp61 miliar.
"Berkasnya sudah lengkap, P-21, dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulut," tegasnya.
Dalam kasus dugaan korupsi ini, kata Nasriadi, Tim penyidik Polda Sulut, telah menetapkan tiga tersangka. Mereka ialah dua ASN dan seorang swasta.
"Penyidik juga telah melaksanakan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti ke JPU Kejati Sulut," ujarnya.
Kombes Nasriadi menegaskan, perkara tersebut tidak hanya berhenti sampai disini. Penyidik masih melakukan pengembangan terhadap tersangka-tersangka lain.
"Akan ada proses penyidikan-penyidikan baru yaitu tindak pidana pencucian uang. Karena ada beberapa aset yang setelah dilakukan penelusuran, penyidik mendapatkan beberapa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sudah disita," lanjutnya.
Sebelum diserahkan ke Kejati Sulut, ketiga tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Ketiganya lalu diserahkan ke Kejati Sulut yang diterima oleh Kasi Penuntutan Pidana Khusus Pingkan Geruntan. (N-2)
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
Akibat perbuatan tersangka, berdasarkan hasil penyidikan kerugian negara lebih dari 20% dari dana hibah yang diterima
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved