Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BERKAS kasus dugaan korupsi dana untuk penanggulangan pendemi covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, senilai Rp61 miliar, telah dilimpahkan penyidik polda ke kejaksaan tinggi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Komisaris Besar Nasriadi, Selasa (24/5), di Manado, mengatakan, pelimpahan berkas tersebut setelah tim penyidik Tindak Pidana Korupsi menyatakan berkas perkaranya P-21 atau sudah lengkap.
Hasil penyidikan Tim Tipidkor Polda Sulut, lanjut dia, memperlihatkan dana disalurkan melalui Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara, pada tahun anggaran 2020. Akibatnya negara dirugikan lebih dari Rp61 miliar.
"Berkasnya sudah lengkap, P-21, dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulut," tegasnya.
Dalam kasus dugaan korupsi ini, kata Nasriadi, Tim penyidik Polda Sulut, telah menetapkan tiga tersangka. Mereka ialah dua ASN dan seorang swasta.
"Penyidik juga telah melaksanakan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti ke JPU Kejati Sulut," ujarnya.
Kombes Nasriadi menegaskan, perkara tersebut tidak hanya berhenti sampai disini. Penyidik masih melakukan pengembangan terhadap tersangka-tersangka lain.
"Akan ada proses penyidikan-penyidikan baru yaitu tindak pidana pencucian uang. Karena ada beberapa aset yang setelah dilakukan penelusuran, penyidik mendapatkan beberapa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sudah disita," lanjutnya.
Sebelum diserahkan ke Kejati Sulut, ketiga tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Ketiganya lalu diserahkan ke Kejati Sulut yang diterima oleh Kasi Penuntutan Pidana Khusus Pingkan Geruntan. (N-2)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved