Kabupaten Keerom, Berkarya Tanpa Batas Dalam Keterbatasan

KABUPATEN Keerom merupakan kabupaten terluar di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Meski bersebelahan dengan Ibukota Provinsi Papua yakni Jayapura, ketimpangan pembangunan antara Jayapura dan Kabupaten keerom masih cukup terlihat.

Untuk mengatasi ketimpangan dan mempercepat pertumbuhan infrastruktur, Bupati Keerom Piter Gusbager menempatkan Keerom sebagai kabupaten yang mampu berkarya tanpa batas. Dengan penduduknya yang majemuk dengan latar belakang suku, bahasa, agama yang beragam pembangunan Keerom akan dilakukan menembus batas tanpa melihat suku, agama, dan warna kulit. "Kerja kita harus menembus batas latar belakang," ungkap Piter.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki yakni APBD bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sekitar Rp198 miliar dan PAD Rp3 miliar, tidak menghalangi Piter untuk melakukan berbagai pembangunan di Kabupaten Keerom. Tantangan keterbatasan anggaran tersebut disebabkan antara lain karena dialihkannya kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.

"Sehingga APBD kita tidak bisa bertambah kekuatannya. Itu sebabnya kenapa infrastruktur dasar sepert jalan, pendidikan, dan kesehatan terlalu berat dengan luas wilayah mencapai 9.365 kilometer persegi dan garis batas perbatasan kita mencapai 150 km. Tentu topografinya menjadi tantangan yang menantang," ungkapnya.

Piter menjelaskan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Keerom telah mencapai 600 kilometer. Panjang pembangunan jalan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konektivitas 11 distrik yang ada di Keenom.

Dari 11 distrik tersebut, 6 distrik berbatasan langsung dengan Papua Nugini yakni Distrik Arso Timur, Distrim Mannem, Distrik Waris, Distrik Yaffi, Distrik Web, Distrik Towe.

"Banyak kampung yang aksesnya masih perlu dibuka. Kampung paling jauh yakni Kampung Milki di Distrik Towe masih harus menggunakan transportasi udara. Sementara masih ada juga distrik yang perlu ditempuh melalui jalur darat. Perlu anggaran yang besar untuk menghubungkan seluruh distrik secara darat," ungkap Piter.

Mengenai ketersediaan layanan listrik untuk masyarakat yang tinggal di 6 wilayah distrik tersebut, Piter menuturkan pemerintah daerah menyediakan atap solar cell bagi warga karena belum adanya jaringan listrik dari pemerintah. Solar cell tersebut didapatkan dari investor asing yang menamamkan modalnya untuk memenuhi kebutuhan warga distrik terluar Kabupaten Keerom. "Diharapkan masyarakat bisa gunakan baterai untuk listrik yang energinya berasal dari sinar matahari untuk jawab persoalan listrik," ungkapnya.

Pada sektor keamanan, Piter menjelaskan bahwa status Keerom sebagai daerah operasi militer resmi berakhir pada 1990. Sejak itu, masyarakat Keerom mendeklarasikan komitmennya menjadikan wilayah mereka sebagai zona damai.

"Tidak ada lagi kekerasan apapun termasuk kekerasan bersenjata. Kita harapkan komitmen semua pihak untuk jadi jaminan untuk masuknya investasi dan percepatan pembangunan di Kabuapaten Keerom," ujarnya. (OL-15)