MENGATASI gejolak harga menjelang lebaran dan juga mengantisipasi permasalahan minyak goreng, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk satuan tugas pangan. Satgas ini terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan beberapa unsur terkait lainnya.
"Hari ini satgas pangan sudah kita bentuk guna mengentaskan permasalahan minyak goreng yang langka," kata Herman Deru, Gubernur Sumsel, Selasa (26/4).
Ia menyebutkan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan minyak goreng tersebut, salah satunya terjadi pada proses distribusi. Menurutnya, kelangkaan terjadi lantaran jauhnya jarak tempuh hingga keterlambatan dalam proses pengiriman. "Kendala seperti itu bisa jadi pada proses distribusi yang jauh hingga adanya keterlambatan dalam pengiriman dari pihak produsen," terangnya.
Tidak hanya membentuk satgas pangan, Deru juga memanggil sejumlah produsen minyak goreng di Bumi Sriwijaya seperti, PT Sinar Alam Permai, CV Mekar Abadi, PT Andalan Prima, PT Indo Karya Internusa, dan PT Tunas Baru Lampung.
Ia meminta agar para produsen minyak goreng tersebut dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng curah di Sumsel, dimana dalam satu harinya ditarget dapat memasok sebanyak 180 ton.
"Tadi sudah disepakati untuk alokasi minyak goreng curah saya minta 180 ton per hari, mengingat total produksi minyak goreng curah kita mencapai 1.320 ton per hari," tutur seraya berharap melalui berbagai upaya yang dilakukan, permasalahan minyak goreng di Sumsel segera teratasi. (OL-15)
