Kebijakan Pemerintah Rugikan Pariwisata dan Penerbangan di Bali

DIEREKTUR Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Dony Oskaria mengumpulkan seluruh stakeholder pariwisata yang ada di bawahnya di Nusa Dua Bali, Rabu malam (13/4).

Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh asosiasi pariwisata, belasan perwakilan maskapai asing yang ada di Indonesia, PHRI, ASITA, PT Angkasa Pura, dan masih banyak asosiasi lainnya yang berhubungan dengan dunia pariwisata.

Acara dikemas dalam buka puasa bersama, untuk membahas berbagai persoalan dan masukan yang penting terkait dengan pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, pihak PT Pariwisata Indonesia menerima dan merekam berbagai persoalan yang ada, tantangan, kendala yang dihadapi sektor pariwisata dan penerbangan bagi pariwisata Indonesia.

Menurut Dony, dalam pertemuan tersebut ada banyak masukan, usul dan saran, yang disampaikan oleh seluruh stakeholder terkait dengan pariwisata di Indonesia dan khususnya Bali. "Kami akan merekamnya, menyusunnya secara lengkap hasil pertemuan ini. Kemudian kami akan meneruskan ke pemerintahan selaku pengambil atau penentu kebijakan. Sebab ternyata di lapangan banyak masalah dan tantangan yang dihadapi akibat kebijakan yang dibuat pemerintah. Banyak kebijakan yang diskriminatif, merugikan pariwisata Indonesia terutama Bali," ujarnya.

Ada beberapa Kementerian yang berhubungan langsung dengan kebijakan di sektor pariwisata seperti Kementerian Perhubungan, Kesehatan, Hukum dan HAM dan Pariwisata. "Kami akan menyusunnya menjadi sebuah laporan lengkap dan meneruskan kepada semua Kementerian terkait. Semalam Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sudah merespon dan meminta agar segera dibuatkan laporan tertulis," ujarnya.

Ada pun beberapa persoalan yang disampaikan antara lain pertama, kebjijakan Visa on Arrival (VoA). Dijelaskan bahwa kebijakan ini masih kelihatan sangat diskriminatif. Sebab sebelum pandemi Covid-19, kebijakan VoA diberikan hampir kepada semua negara yang memiliki pasar pariwisata palling besar bagi Indonesia. Namun saat ini pemberian VoA terkesan diskriminatif. Salah satunya adalah pasar pariwisata Bali yang berasal dari negara-negara di Asia Selatan dan Tengah.

Di zona ini baru India yang sudah mendapatkan VoA untuk masuk ke Bali. Padahal dari pengalaman sebelumnya, masih ada Bangladesh, Nepan, Bhutan, Srilangka, dan masih banyak lagi. Kenapa hanya India yang diberikan, padahal banyak negara lainnya di wilayah itu yang juga sering datang ke Bali. Kedua, memang seluruh negara Asean sudah diberikan VoA. Namun koneksi penerbangan dari 9 negara Asean belum ada.

Yang ada penerbangan langsung baru dari Singapura, Thailand, dan Kualalumpur. Mereka kesulitan soal ini sebab untuk ke Bali mereka harus ke Singapura, Bangkok dan Kualalumpur.

Ketiga, soal kebijakan PCR bagi wisatawan asing. Kebijakan ini berdasarkan pengalaman di lapangan sangat merugikan bagi pariwisata Indonesia dan Bali khususnya. Sebab di banyak negara, kebijakan test PCR bagi turis asing sudah dihapus. Syaratnya hanya vaksin lengkap hingga boster.

"Ini banyak terjadi dengan crew maskapai asing. Mereka datang ke Bali, hanya beberapa jam, kemudian harus terbang lagi ke negaranya lalu balik lagi ke Bali. Mereka harus test lagi. Ini keluhan sudah banyak," ujarnya.

Keempat, soal sistem input Visa elektronik yang notifikasi konfirmasi masih sangat lama sampai 6 hari. Makanya masih banyak praktek percaloan lewat agen visa. Akibatnya, harganya melonjak bisa sampai 350 dolar AS. Ini memberatkan wisatawan.

Menurut Dony, pihaknya terus aktif dalam mendorong kebangkitan sektor pariwisata di tengah kondisi pandemi serta menjadi wadah untuk berkolaborasi dan berintegrasi dalam misi pengembangan wisata Indonesia. Berbicara pariwisata Indonesia tentunya tidak akan pernah
lengkap tanpa Bali, karena Bali merupakan tulang punggung sekaligus barometer pariwisata Indonesia di kancah internasional.

Namun sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama dua tahun membuat terhentinya traffic wisatawan internasional, sehingga menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan pada ekosistem pariwisata Bali.

Memperhatikan situasi regulasi perjalanan luar negeri ke Bali melalui bandara I Gusti Ngurah Rai yang telah dipermudah melalui pelonggaran syarat-syarat terkait protokol kesehatan
Covid-19 dan telah dibukanya fasilitas VoA untuk 42 negara dan diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan aktivitas penerbangan internasional yang berangsur kembali beroperasi. Maka hal ini merupakan momentum untuk pariwisata Bali kembali bangkit guna memberikan pengalaman wisata terbaik bagi wisatawan dari seluruh dunia sekaligus mengangkat kesejahteraan warga Bali dan Indonesia.

"Kami minta agar komponen ekosistem industri pariwisata Bali dan stakeholdersnya bersama-sama untuk menyambut momentum kembali dibukanya aktivitas pariwisata internasional dengan kolaborasi rebound strategy sehingga dapat mempercepat recovery jumlah wisatawan internasional kembali seperti sebelum pandemi dan meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat rebound pariwisata internasional di Bali. (OL-13)

Baca Juga: Jenazah 18 Warga NTT Korban Kecelakaan di Papua Dipulangkan