Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENGURUS Ikatan Bidan Indonesia (IBI) meminta pemerintah untuk memberikan perhatian pengamanan khusus kepada para tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja dan ditempatkan di daerah dengan potensi konflik dan terpencil. Sebab tidak banyak nakes yang bersedia ditempatkan berdinas di daerah rawan untuk membantu warga terpencil yang membutuhkan layanan kesehatan.
Permohonan tersebut disampaikan pengurus pusat IBI saat mendatangi rumah orang tua almarhum Sertu Eka Andriyanto Hasugian di Desa Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (9/4). Sertu Eka dan istrinya Sri Lestari Indah Putri tewas 31 Maret lalu menjadi korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Selain berdoa bersama, pengurus IBI juga memberikan santunan kepada anak-anak almarhum Sertu Eka. Kegiatan ini juga dihadiri para pengurus IBI Jatim serta pengurus cabang IBI dari sejumlah kabupaten.
Istri Sertu Eka, Sri Lestari Indah Putri adalah seorang bidan yang juga berdinas di Papua. Bidan Sri Lestari dikenal suka membantu layanan persalinan dan kesehatan masyarakat di sana. Namun Sri Lestari dan suaminya Sertu Eka tewas di tangan KKB di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo Papua.
"Bagi teman-teman yang sudah menyediakan, mengorbankan dirinya bertugas di daerah terpencil, ya mohon agar perlindungan, keamanan bagi teman-teman itu diperhatikan," kata Ketua Umum Pengurus Pusat IBI Emi Nurjasmi.
Baca juga : Binda DIY Galakkan Vaksinasi Di Masjid Selama Ramadan
Emi berharap ada perlindungan khusus bagi nakes atau anggota apapun yang sudah bersedia mengabdikan diri untuk negara di tempat terpencil. Sebab peristiwa terbunuhnya nakes ini juga bukan yang pertama. Sebelumnya beberapa bulan lalu juga ada kejadian serupa di tempat konflik yang sama.
IBI juga mendesak untuk menangkap pelaku dan memberikan hukum setimpal. Perbuatan para pelaku dinilai sangat sadis tidak berperikemanusiaan.
Sementara itu M Arif, ayah almarhum Sertu Eka mengatakan, anak Eka nomor dua yang terluka di bagian jari, sudah dipulangkan dari RSUD dr Soetomo pada Jumat kemarin (8/4). Elvano Putra Faeyza Hasugian,3, kondisinya membaik dan tinggal menjalani kontrol kesehatan.
"Semakin baik dan nanti ada dokter dari RSUD dr Soetomo yang melakukan kontrol kesehatan Vano," kata Arif. (OL-7)
IDAI menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Gerindra Putih Sari mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kesejahteraan tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil.
Gubernur Sulsel kirim 20 tenaga medis untuk layanan kesehatan di Pulau Pangkep dan Selayar. Aksi nyata pemerataan layanan di daerah terpencil Sulawesi Selatan.
Pemprov Sulsel luncurkan Program Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk layani daerah terpencil seperti Selayar dan Pangkep, hadirkan dokter spesialis dan layanan mobile.
Teknologi dapat membantu menjangkau pelajar yang kurang beruntung dan memastikan bahwa pengetahuan disebarluaskan dalam format yang menarik dan hemat biaya.
Proyek 'Saya Suka Membaca' atau 'I love reading' menyediakan perpustakaan kotak, yang masing-masing berisi lebih dari 125 buku dalam bahasa Indonesia.
Sebanyak 32 rumah sakit di kabupaten dan kota yang belum punya RS Tipe C, yakni Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK), akan diselesaikan pada 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved