Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PERKUMPULAN nelayan di Kecamatan Galesong Utara, Takalar, Sulawesi Selatan, merasa terharu dengan pernyataan dan sikap Ketua KPK Firli Bahuri.
Pasalnya, saat memperingati Hari Nelayan Nasional ke-62, purnawirawan polisi bintang tiga itu menyebut nelayan sebagai Pahlawan Ekonomi Devisa Samudera, juga Pahlawan Pertahanan dan Kedaulatan NKRI.
“Merinding saya Pak, baru kali ini ada pejabat yang mengerti perjuangan kami, mengerti nasib kami yang tiap hari sabung nyawa di laut,” kata Ketua Perkumpulan Nelayan Daeng Rapi, Jumat (8/4).
Dia tak menyangka Firli yang bukan berlatar nelayan ternyata punya pemahaman serta perhatian besar terhadap kehidupan pelaut.
Tekad Firli untuk mengawal peningkatan kesejahteraan nelayan, berikut ancamannya terhadap koruptor pengusik kehidupan nelayan, telah membuat mereka merasa dihargai dan dilindungi.
“Karena kami di bawah tidak tahu apa-apa, cuma bisa kesal saja kalau dengar bantuan perahu atau alat tangkap dikorupsi,” ujarnya.
Dengan adanya pemihakan Ketua KPK, pria yang biasa melaut di perairan Desa Aeng Batu-Batu ini berharap, ke depan program pemerintah bagi nelayan lebih terasa manfaatnya juga tepat sasaran.
“Saya dengar Pak Firli ini ditakuti koruptor, menteri kelautan kan beliau yang tangkap,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Rudi (39). Menurutnya, ketegasan Firli dalam menindak koruptor akan membuat siapa pun yang berniat korupsi bantuan nelayan pasti ketakutan.
Apalagi selama ini Firli dianggap telah membuktikan sikapnya yang tak pandang bulu, seperti saat menangkap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, juga Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
“Cocok beliau ini semua ditangkap, tampak sekali kalau hati beliau ternyata buat rakyat macam kami ini,” ungkapnya.
Dia mengatakan, perhatian beserta sikap Firli yang menjadikan para nelayan pahlawan akan dikenang oleh seluruh nelayan di tanah air. Mereka dipastikan selalu mengingat serta mendukung langkah Firli dalam kerja pemberantasan korupsi.
“Kami juga dukung beliau jadi presiden. Sudah jelas kemana berpihak,” tandasnya.
Tidak hanya itu, dia juga bertekad untuk mengajak koleganya untuk mendukung Firli pada Pilpres 2024 mendatang. “Karena belum pernah ada sejarahnya nelayan disuarakan jadi pahlawan begini,” pungkasnya. (OL-13)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved