UPP Saber Pungli Sumut Canangkan Dairi Jadi Kabupaten Bebas Pungli

TIM Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Sumatra Utara yang diketuai Kombes Armia Fahmi menyampaikan Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Saber Pungli Sumut akan mencanangkan Kabupaten Dairi menjadi kabupaten bebas pungli dan masuk dalam Zona Integritas (ZI).

Untuk itu, Tim Saber Pungli Provinsi Sumatra Utara melaksanakan supervisi aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh tiga instansi di Pemerintah Kabupaten Dairi dan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendapatan dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) di aula Kantor Inspektorat Kabupaten Dairi.

"Kita ingin segera canangkan Kabupaten Dairi akan segera masuk dalam kabupaten bebas pungli dan masuk ZI," kata Kombes Armia dalam keterangannya, Rabu (6/4).

Armia menyebutkan perlu dilakukan 2 kali kunjungan dan monitoring dalam setahun untuk memastikan pelayanan publik di satuan dinas terkait berjalan baik, sehingga Kabupaten Dairi sebagai salah satu calon kabupaten bebas pungli bisa segera dicanangkan.

Indikator penilaian sebuah kabupaten dikatakan bebas pungli, menurut Armia, adanya instansi yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu data Sumber Daya Manusia di instansi terkait telah tersusun secara lengkap, dengan program kerja yang terlaksana sesuai SOP.

"Gerak UPP semakin hari sudah sangat kuat dalam bergerak melakukan monitoring. Kami kira Dairi pantas dicanangkan sebagai Zona Integritas yang artinya kabupaten ini sudah kuat. Walau secara umum kabupaten kota di provinsi Sumatra Utara memiliki tingkat capaian SAKIP yang rendah namun dengan target kita menuju kota bebas pungli dan masuk pada Zona Integritas, maka secara perlahan pencapaian SAKIP akan bisa meningkat," ujarnya.

Baca juga: Kabupaten Tanah Laut Dicanangkan sebagai Daerah Bebas Pungli

Sementara itu, Wakapolres Dairi Kompol David Silalahi menyampaikan supervisi yang dilakukan ini adalah untuk mengukur dan memastikan sejauh mana pelayanan 3 OPD terkait memenuhi syarat menuju Zona Integritas.

"Kami dari Saber Pungli Kabupaten Dairi, sebelumnya sudah melaksanakan cek dan ricek, namun bila pada pemeriksaan di lapangan ada yang kurang, mari sama-sama kita koreksi. Kami menyampaikan dari UPP Saber Pungli kabupaten, ini adalah 3 instansi terbaik," tuturnya.

Senada dengan Ketua Saber Pungli Kabupaten Dairi, Sekretaris Daerah Budianta Pinem menyampaikan ada tiga OPD yang tupoksinya berkaitan dengan pelayanan yang langsung melekat pada kepentingan masyarakat yang rentan pada suap dan pungli. Ia menjelaskan, Pemkab Dairi tentu mendukung pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya termasuk menghapus praktik pungli.

"Saya tahu sejak bertugas di Kabupaten Dairi ini komitmen Pemkab tidak boleh ada pungli. Termasuk sejak ada penghargaan dari Ombudsman yang menyatakan bahwa kita adalah kabupaten dengan pelayanan hijau," tukasnya.

"Jadi kepada teman pun saya pesankan teguhlah pada sumpah jabatan. Jangan tergoda pada hal apapun, terutama di 3 lembaga yang jadi lokus ini monitoring ini cetaklah pelayanan terbaik," pungkasnya.(OL-5)