Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
TIM Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Sumatra Utara yang diketuai Kombes Armia Fahmi menyampaikan Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Saber Pungli Sumut akan mencanangkan Kabupaten Dairi menjadi kabupaten bebas pungli dan masuk dalam Zona Integritas (ZI).
Untuk itu, Tim Saber Pungli Provinsi Sumatra Utara melaksanakan supervisi aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh tiga instansi di Pemerintah Kabupaten Dairi dan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendapatan dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) di aula Kantor Inspektorat Kabupaten Dairi.
"Kita ingin segera canangkan Kabupaten Dairi akan segera masuk dalam kabupaten bebas pungli dan masuk ZI," kata Kombes Armia dalam keterangannya, Rabu (6/4).
Armia menyebutkan perlu dilakukan 2 kali kunjungan dan monitoring dalam setahun untuk memastikan pelayanan publik di satuan dinas terkait berjalan baik, sehingga Kabupaten Dairi sebagai salah satu calon kabupaten bebas pungli bisa segera dicanangkan.
Indikator penilaian sebuah kabupaten dikatakan bebas pungli, menurut Armia, adanya instansi yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu data Sumber Daya Manusia di instansi terkait telah tersusun secara lengkap, dengan program kerja yang terlaksana sesuai SOP.
"Gerak UPP semakin hari sudah sangat kuat dalam bergerak melakukan monitoring. Kami kira Dairi pantas dicanangkan sebagai Zona Integritas yang artinya kabupaten ini sudah kuat. Walau secara umum kabupaten kota di provinsi Sumatra Utara memiliki tingkat capaian SAKIP yang rendah namun dengan target kita menuju kota bebas pungli dan masuk pada Zona Integritas, maka secara perlahan pencapaian SAKIP akan bisa meningkat," ujarnya.
Baca juga: Kabupaten Tanah Laut Dicanangkan sebagai Daerah Bebas Pungli
Sementara itu, Wakapolres Dairi Kompol David Silalahi menyampaikan supervisi yang dilakukan ini adalah untuk mengukur dan memastikan sejauh mana pelayanan 3 OPD terkait memenuhi syarat menuju Zona Integritas.
"Kami dari Saber Pungli Kabupaten Dairi, sebelumnya sudah melaksanakan cek dan ricek, namun bila pada pemeriksaan di lapangan ada yang kurang, mari sama-sama kita koreksi. Kami menyampaikan dari UPP Saber Pungli kabupaten, ini adalah 3 instansi terbaik," tuturnya.
Senada dengan Ketua Saber Pungli Kabupaten Dairi, Sekretaris Daerah Budianta Pinem menyampaikan ada tiga OPD yang tupoksinya berkaitan dengan pelayanan yang langsung melekat pada kepentingan masyarakat yang rentan pada suap dan pungli. Ia menjelaskan, Pemkab Dairi tentu mendukung pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya termasuk menghapus praktik pungli.
"Saya tahu sejak bertugas di Kabupaten Dairi ini komitmen Pemkab tidak boleh ada pungli. Termasuk sejak ada penghargaan dari Ombudsman yang menyatakan bahwa kita adalah kabupaten dengan pelayanan hijau," tukasnya.
"Jadi kepada teman pun saya pesankan teguhlah pada sumpah jabatan. Jangan tergoda pada hal apapun, terutama di 3 lembaga yang jadi lokus ini monitoring ini cetaklah pelayanan terbaik," pungkasnya.(OL-5)
Seluruh peserta Pemilu diminta untuk menjalankan kampanye yang berkualitas.
Sementara untuk target prevelensi stunting pada 2023 adalah 25,37%, untuk itu masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya.
AKBP Reinhard masih diperiksa Propam Polda Sumut. Pemeriksaan itu lantaran Reinhard memberikan tindakan disiplin berupa tindakan fisik kepada dua anggotanya pada 28 Agustus lalu.
Sejumlah antisipasi menghadapi el nino, termasuk menyiapkan dana dekonsentrasi dilakukan Pemkab Dairi.
Dekranasda Dairi ingin membentuk satu ekosistem tenun yang di dalamnya terdapat petenun serta pembeli.
Pembangunan perpustakaan sangat penting untuk peningkatan literasi masyarakat.
Angka UMKM yang masuk ke ekosistem digital lebih mengenaskan, hanya 3%. Jumlah anak muda yang memilih berwirausaha malah lebih kecil lagi, hanya 0,08%.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved