Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusai Nusa Tenggara Timur bersama Bank NTT melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan terkait sosialisasi bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran perseroan perorangan serta penyelenggaraan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone mengatakan, penandatangan nota kesepakatan itu bertujuan mendukung dua program layanan yang dilaksanakan pada Kemenkumham NTT sekaligus. Pertama, katanya, dalam meningkatkan pendaftaran di bidang perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) khususnya produk-produk UMKM Binaan BPD NTT.
Kemudian yang kedua, kata Marciana, untuk mendukung pendirian perseroan perorangan sebagai salah satu program baru yang diluncurkan Kemenkumham RI pada Oktober 2021 lalu.
"Untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil mendirikan usahanya dengan status perseroan terbatas berbadan hukum yang pendirinya cukup satu orang dengan prosedur yang murah, mudah dan cepat," kata Marciana, melalui keterangannya, Rabu (23/3).
Marciana mengapresiasi respons dan dukungan dari Bank NTT. Ia mengatakan kerja sama sudah terjalin sejak 2021.
Baca juga : 304 Keluarga Kebanjiran, BPBD Parigi Moutong Rekomendasikan Darurat Bencana
"Telah banyak sosialisasi terkait kekayaan intelektual yang difasilitasi Bank NTT dengan melibatkan Kanwil Kemenkumham bersama peserta dari para pelaku UMKM, pengrajin dan setiap pemerintah daerah," ujarnya.
Ia mengatakan, produk UMKM binaan Bank NTT mengalami peningkatan pendaftaran perlindungan kekayaan intelektual. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 157 Merek UMKM binaan BPD NTT yang difasilitasi dan terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual personal secara hukum.
Marciana mengatakan, pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akte notaris. Bahkan, ke depannya pelaku usaha akan dimudahkan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi.
"Program ini sejalan dengan upaya Bank NTT dalam mengembangkan UMKM binaannya melalui pendaftaran kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan serta mendorong usaha yang dibangun dengan status berbadan hukum melalui pendirian perseroan perorangan," jelas Marciana. (RO/OL-7)
ALIANSI Ojol Sidoarjo (AOS) menyerukan adanya regulasi pasti, adil, dan berpihak pada kesejahteraan driver (pengemudi) ojek online (ojol).
Mega Halal Bangkok 2025 menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan produk halal unggulan dari Indonesia.
PRODUSEN pemindai PFU Asia Pacific Pte. Ltd. (PAPL) mengumumkan pemindai gambar Ricoh telah berhasil meraih sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia.
Sebanyak lima pelaku usaha makanan dari berbagai daerah akan dipilih untuk mengikuti pelatihan intensif, pendampingan bisnis, hingga kesempatan promosi di TikTok Shop dan Tokopedia.
Festival ini menjadi ruang bertumbuh, berbagi inspirasi, dan memperkuat sinergi lintas sektor demi masa depan usaha mikro yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih terlindungi.
Peserta yang mayoritas bergerak di sektor kuliner dilatih untuk menghitung biaya produksi secara akurat dan membuat strategi digital marketing.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved