Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo, membuka Rapat Koordinasi Daerah dan Pleno Otoritas Jawa Tengah (OJK) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Jateng 2022 di Kantor OJK Regional 3 Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Hari ini dengan OJK, kita coba rakor dengan kabupaten kota juga, bagaimana kita mencarikan solusi. Bagaimana kemudian akses keuangan ini makin terbuka dan orang mengerti," kata Ganjar dari Kantor OJK Regional 3 Jateng, Selasa (22/3/2022).
Ganjar melanjutkan, ditengah pandemi Covid-19, tak bisa dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Dari kondisi tersebut, akhirnya banyak yang melakukan jalan pintas untuk memperbaiki keuangan dengan melakukan pinjaman online.
"Di tengah pandemi yang dahsyat ini, ternyata banyak lobang-lobang yang akhirnya menjerumuskan mereka. Mereka tidak mengerti kemana harus mengakses keuangan itu," jelas Ganjar.
"Kemudian kadang-kadang mereka shortcut, apakah mencari cara yang paling gampang, maaf, mungkin rentenir mungkin pinjol atau investasi bodong yg kemarin memunculkan crazy rich itu," tambahnya.
Maka, OJK bersama pemprov, pemkot dan pemkab meluncurkan aplikasi 'Srikandi'. Ganjar menjelaskan, aplikasi Srikandi ini nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ganjar juga memastikan, setiap dana dan kredit yang disediakan dari aplikasi Srikandi seluruhnya legal dan berbadan hukum.
"Aplikasinya namanya srikandi. Jadi kalo masyarakat hari ini pengen mendapat akses keuangan, buka aja Srikandi silahkan download," terang Ganjar.
"Di sana banyak sekali fitur yang orang akan bisa melihat, bagaimana mengajukan KUR, bagaimana kemudian skimnya, seperti apa saja. Kemudian dijamin aplikasi itu legal. Pasti legal. Sehingga nanti kalau ada sesuatu yang tidak benar bisa disampaikan ke OJK," terangnya.
Ganjar pun berharap hasil rakor nantinya dapat menggugah masyarakat untuk menjadi enterpreneur.
Pasalnya, tak menutup kemungkonan bagi masyarakat yang belum kerja bisa mencoba menjadi enterpreneur. Hal itu diperlukan, lanjut Ganjar, agar perekonomian di Indonesia, terutama di Jateng, bisa kembali normal.
"Dan terakhir, ini bagian dari khtiar kita untuk mencari cara baru agar pasca pandemi, ekonomi bisa menggeliat bagi mereka yang mungkin kesulitan mencari kerja, menjadi enterpreneur," pungkas Ganjar. (OL-13)
Baca Juga: Jemaah Haji Berangkat tak Wajib Tes Covid, Pulang ke Tanah Air Harus PCR
Dukungan regulator pada inovasi keuangan digital termasuk aset kripto, dilakukan hati-hati agar perkembangan industri tersebut tetap kondusif.
Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan pada puncak Hari Indonesia Menabung Nasional dan Puncak Bulan Literasi Keuangan oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartanto.
KETUA Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan ancaman scam atau penipuan di sektor jasa keuangan bukan lagi sekadar masalah individu.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko, baik secara internal maupun di sektor jasa keuangan nasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, lonjakan kasus penipuan keuangan atau financial scam di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Pada 2018, AFPI menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi dari yang sebelumnya tidak diatur menjadi sebesar 0,8% pada 2018, dan kemudian diturunkan menjadi 0,4% pada 2021.
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
AFPI turut buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel.
Ini Rekomendasi Celios untuk Jaga Kondusivitas Pinjaman Daring.
OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjol yang belum lunas mencapai Rp83,52 triliun pada Juni 2025. Angka itu tumbuh 25,06% secara tahunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved