Dampingi Jokowi Resmikan Tower Ki Hadjar Dewantara, Ganjar Tekankan Toleransi-Pancasila

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mendampingi Presiden Joko Widodo pada peresmian Gedung Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret (UNS). Peresmian ini juga bertepatan dengan peringatan Dies Natalis UNS ke-46. Pada kesempatan ini, Ganjar menekankan agar masyarakat bisa menjaga keharmonisan bangsa, serta pentingnya merawat Pancasila.

"Universitas Sebelas Maret Surakarta tidak hanya mencetak mahasiswa berprestasi, namun juga sudah menjadi gerbong besar toleransi," papar Ganjar dalam sambutannya, kemarin.

Bukan tanpa alasan, Ganjar menyebut UNS sebagai gerbong besar toleransi karena UNS merupakan kampus pertama yang memiliki 6 tempat ibadah di dalamnya.

"UNS adalah kampus pertama yang memiliki enam tempat ibadah. Baik masjid, gereja kristen, gereja katolik, pura, vihara serta kelenteng," ungkap Ganjar.

"Selamat hari jadi ke-46 UNS. Teruslah merawat dan menjaga Pancasila. Sebab, dari lingkungan pendidikan inilah, masa depan bangsa dipertaruhkan," tambahnya.

Tidak hanya itu, Ganjar juga berpesan kepada mahasiswa untuk bisa menjadi agen perubahan. Ganjar juga bilang, agar mahasiswa bisa memaksimalkan masa kuliah dengan sebaik mungkin.

"Maka, kawan mahasiswa jangan mau jadi mahasiswa biasa-biasa saja. Ayo, manfaatkan waktu kuliah sebaik mungkin. Anda akan sukses," tandasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, organisasi, pendidikan tinggi dan universitas sangat berperan dalam melakukan percepatan persiapan sumber daya manusia (SDM).

"Karena dunia berubah begitu sangat cepatnya. Ilmu pengetahuan juga berkembang sangat cepat sekali dan harus diikuti dengan program pendidikan yang dinamis dan cepat. Risetnya cepat berubah, sesuai dengan tantangan yang ada," tutur Jokowi.

Presiden menjelaskan, Indonesia memiliki waktu dua tahun untuk urusan SDM, juga dalam mengejar perubahan dan percepatan yang terjadi di dunia.

Jika tidak cepat, ia meneruskan, pada bonus demografi tahun 2030 hingga 2035 mendatang, Indonesia bisa tertinggal.

"Saya membayangkan, kita ini hanya punya waktu dua tahun urusan SDM untuk mengejar, dan itu hanya punya waktu dia tahun. Berani berubah atau tidak dalam dua tahun ini. Kalau tidak, nanti dalam bonus demografi tahun 2030-2035 habis kita kalau tidak cepat berubah," jelasnya. (OL-13)

baca juga: Polda Metro Bongkar Sindikat Pemalsu Jamu Bermodus Sabotase Merek