Bupati Tuban: 345 CPNS Diangkat PNS Harus Patuh UU bukan Perintah Atasan

SEBANYAK 345 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Tuban, Jatim, menerima surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi PNS. Penyerahan SK sekaligus sumpah PNS dilakuka Bupati Tuban Aditya Halindra Faridky, di Pendapa Pemkab Tuban. Kamis (24/2).

Wakil Bupati Tuban Riyadi, Sekda Budi Wiyana, serta Kepala OPD turut hadir dalam acara tersebut.

Bupati mengatakan, para PNS yang baru menerima SK tersebut harus siap berlari kencang untuk bersama membangun Kabupaten Tuban menjadi lebih baik. Seperti diketahui, para PNS tersebut juga telah ikut turun melakukan update data beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati, tugas tersebut telah melatih pengetahuan mereka secara administratif, juga kepekaan para PNS baru kepada lingkungan sekitar. "Tidak perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri lagi. Pengalaman satu tahun kemarin sudah cukup untuk bisa berlari kencang," ungkapnya.

Bupati juga menuturkan, sebagian besar PNS yang diangkat masih berusia muda. Untuk itu, menciptakan inovasi dan kreasi harus bisa mewarnai di setiap OPD yang ditempati.

"Kepercayaan menjadi PNS tidak datang cuma-cuma, tapi penuh dengan tanggung jawab," jelasnya.

Bupati menekankan, dasar bekerja PNS adalah aturan, bukan perintah atasan. "Kerja harus berbasis pada aturan. Jika ada perintah atasan yang tidak sesuai aturan, harus ditolak dengan dasar aturan," pesannya.

PNS muda, lanjut dia, harus bisa menguasai teknologi sebagai pondasi kuat dalam memasuki era 5.0 yang tidak boleh dijadikan  bersifat formalitas. Lindra berharap seluruh CPNS yang telah menerima SK pengangkatan PNS dapat bekerjadengan giat dan amanah.

"Semoga amanah ini mampu dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baik nya, dan mari bekerja untuk tuban lebih baik," pungkasnya.

Adapun 345 CPNS yang menerima SK tersebut, sebanyak 146 golongan II/C, 141 golongan III/A 141 dan 58 golongan ruang III/B. Dengan demikian, total jumlah 345 orang, terdiri dari pria 85 orang, dan wanita 260 orang. (OL-13)

Baca Juga: DPRD Jatim Minta Pengawasan pada Objek Wisata Membahayakan