Zakat ASN dan Anggota TNI di OKI Capai Rp1,4 Miliar

PENGHIMPUNAN zakat dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) dan anggota Kodim 0402 OKI/OI 2021 sudah menembus Rp1,4 miliar. Hasil zakat dan infak itu digunakan untuk program pengentasan kemiskinan seperti rehab rumah tidak layak huni (RTLH) bantuan masjid dan madrasah, hingga bantuan berobat bagi warga kurang mampu.

Sejak 2018, Bupati OKI Iskandar menyerahkan pengelolaan zakat kepada Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (Baznas) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketua Baznas OKI, HM Nazir Bayd menuturkan penghimpunan zakat ASN dan anggota TNI di OKI semakin tahun semakin meningkat.

"Sumber dana dari ASN dari Pemkab OKI di bawah Pak Bupati (Iskandar) angkanya makin hari meningkat. Kesadaran ASN, alhamdulillah baik. Ini berkat bimbingan kepala daerah khususnya Pak Bupati, juga Pak Dandim (Letkol. Inf. Hendra) yang membina anggotanya" katanya, Selasa, (1/2).

Dijelaskannya, dana yang masuk ke Baznas tahun 2021 antara lain dari zakat sebanyak Rp659.432.542 dan infak Rp813.875.813. dana tersebut paling banyak berasal dari zakat profesi ASN dilingkungan Pemkab OKI dan anggota Kodim 0402 OKI.

Dana tersebut jelas Nazir, digunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui beberapa program bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penerima. Di antaranya bantuan rehab rumah tidak layak huni, biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Sesuai petunjuk Pak Bupati, kemiskinan ini harus dikeroyok bareng. Tentu saja diatur bagaimana dan siapa mengerjakan apa," lanjutnya.

Pada 2022, Baznas OKI akan terus melanjutkan program zakat bagi umat ini dengan menarget sebanyak 30 rehab rumah tidak layak huni. "Kami akan melanjutkan program yang sudah berjalan. Pada 2022 kita menarget bisa merehab sebanyak 30 rumah tidak layak huni," imbuhnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten OKI bersama DPRD sedang menggodok peraturan daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2021 terkait dengan pengelolaan zakat. Melalui perda ini diharapkan, pengelolaan zakat baik dari aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat bisa maksimal.

Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah OKI, Suradi menjelaskan, menunaikan zakat harus dipahami merupakan kewajiban umat Islam yang mampu. Sehingga, perlu diperkuat pelaksanaannya oleh regulasi di tingkat daerah terlebih pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam mendukung upaya mengurangi angka kemiskinan.

Perda tentang pengelolaan zakat, jelas Suradi, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan tuntutan agama.

"Jadi harus benar-benar dioptimalkan semuanya, mulai dari tahap penghimpunan sampai penyaluran. Kita harap perda ini bisa memfasilitasi itu semua, mendukung pelaksanaan yang sesuai dengan kaidah agama," tutupnya. (OL-15)