Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOTA Padang, Sumatera Barat menargetkan zero penambahan kasus stunting pada 2030. Hal ini bisa terwujud jika semua OPD dan lintas sektor terkait terlibat dan berperan aktif dalam mengatasi stunting.
Hal iti diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang, Feri Mulyani, Rabu (15/12) . Ia menjelaskan, masalah stunting terkait erat dengan perilaku masyarakat, kemiskinan, sanitasi, ketersediaan pangan, dan yang paling penting adalah kemampuan calon ibu terhadap pemahaman tentang makanan sehat serta gerakan masyarakat sehat (germas).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, penangan stunting tidak lagi melalui intervensi spesifik saja, namun juga sangat dibutuhkan intervensi sensitif melalui dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait
Untuk intervensi spesifik, DKK Padang sudah memberikan asupan makanan tambahan dan vitamin, sementara untuk intervensi sensitif melibatkan lintas sektor seperti penyediaan sarana air bersih, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, data kependudukan dan lainnya.
"Diperlukan pendampingan terhadap keluarga beresiko, yakni keluarga yang memiliki ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), bayi dengan berat badan rendah, serta bayi atau balita yang telah dua kali penimbangan berada di bawah garis merah," jelasnya.
Upaya yang harus dilakukan, lanjutnya, adalah memberikan memberi pengetahuan tentang pengetahuan, kemampuan pengelolaan keuangan keluarga serta kesehatan lingkungan.
Untuk dinas terkait, Feri meminta agar mengarahkan program langsung kepada keluarga yang memiliki masalah Stunting, seperti program bantuan seribu jamban sehat dari Dinas Prasarana Perumahan dan Pemukiman.
Untuk bantuan pangan menurut Kadis, masyakarat bukan diberikan makanan, tapi bahan, seperti bibit sayuran yang bisa ditanam di pekarangan, atau ayam yang bisa diternakkan untuk diambil telurnya. "Jadi masyarakat diberdayakan untuk mampu memperbaiki status gizi secara berkelanjutan (jangka panjang)," pungkasnya. (OL-15)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Kemenkes ungkap 6% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah (BBLR) lewat Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Simak risiko stuntingnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved