Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
WARGA yang bermukim di sekitar kawasan pertambangan PT Dairi Prima Mineral di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, keberatan dengan keterlibatan Yayasan Diakonia Pelangi Kasih menekan operasional tambang.
Koordinator Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) Sahbin Cibro mengatakan, selama ini warga merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan pengurus Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (DPK).
"Mereka sering mengatasnamakan warga lingkar tambang dalam menyatakan
berbagai sikap. Padahal warga tidak pernah menyatakan apa yang disampaikan yayasan," ungkapnya, Selasa (30/11).
Sebagai organisasi keagamaan, Yayasan DPK dinilainya tidak memiliki
kapasitas dalam menyampaikan informasi terkait dengan pertambangan dan
lingkungan kepada masyarakat.
Untuk itu, Yayasan DPK juga harus bertanggung jawab atas ketakutan
masyarakat yang diakibatkan oleh penyebaran informasi yang mereka lakukan selama ini.
"Tidak selayaknya Yayasan DPK bicara soal lingkungan dan tambang karena mereka tidak memiliki kompetensi soal itu," kata Sahbin.
Selain gemar mengatasnamakan warga lingkar tambang, Yayasan DPK dan
jaringannya juga selama ini selalu menyuarakan penolakan terhadap investasi tambang di daerah itu. Padahal, dia memastikan bahwa Yayasan DPK dan jaringannya bukan penduduk setempat atau warga lingkar tambang.
Tindakan Yayasan DPK dan jaringannya yang selama ini kerap menghambat
operasional tambang juga telah mengakibatkan banyak warga yang bekerja di PT DPM tidak dapat mencari nafkah.
"Yayasan ini telah memprovokasi warga untuk anti terhadap investor tambang di Kecamatan Silima Pungga Pungga. Akibatnya, aktivitas tambang saat ini terhenti," terang Sahbin.
Protes terhadap yayasan itu juga sudah diungkapkan warga dengan menggelar demonstrasi dua hari lalu. Dalam aksinya, warga bahkan menutup pintu masuk kantor yayasan dengan poster dan spanduk berisi kecaman terhadap tindakan yayasan.
Penutupan pintu masuk kantor Yayasan DPK dilakukan warga setelah sebelumnya mereka berunjuk rasa di kantor Kecamatan Silima Pungga Pungga.
PT Bumi Resources Minerals (BRMS), melalui anak usahanya PT Dairi Prima
Mineral (DPM) menyiapkan investasi hingga Rp6 triliun dalam ekspansinya ke Kabupaten Dairi.
Investasi tambang ini diarahkan pada jenis timah hitam dengan penggunaan lahan seluas 60 hektare. Saat ini progres pembangunan tambang masih di angka 10% dan diperkirakan baru akan selesai dua tahun ke depan. (N-2)
Sedimen dari aktivitas tambang bisa menutup terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan kerapu untuk memijah dan berlindung.
Ikan napoleon atau Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan salah satu spesies ikan karang yang sangat penting untuk dilindungi.
KOMISI XII DPR RI menyoroti secara serius dampak krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, terutama kelalaian reklamasi pascatambang oleh perusahaan
Joko menyoroti fenomena pengusaha tambang yang tamak. Menurutnya, banyak pelanggaran muncul bukan disebabkan kelemahan regulasi, melainkan kerakusan oknum pelaku usaha.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved