Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA yang bermukim di sekitar kawasan pertambangan PT Dairi Prima Mineral di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, keberatan dengan keterlibatan Yayasan Diakonia Pelangi Kasih menekan operasional tambang.
Koordinator Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) Sahbin Cibro mengatakan, selama ini warga merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan pengurus Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (DPK).
"Mereka sering mengatasnamakan warga lingkar tambang dalam menyatakan
berbagai sikap. Padahal warga tidak pernah menyatakan apa yang disampaikan yayasan," ungkapnya, Selasa (30/11).
Sebagai organisasi keagamaan, Yayasan DPK dinilainya tidak memiliki
kapasitas dalam menyampaikan informasi terkait dengan pertambangan dan
lingkungan kepada masyarakat.
Untuk itu, Yayasan DPK juga harus bertanggung jawab atas ketakutan
masyarakat yang diakibatkan oleh penyebaran informasi yang mereka lakukan selama ini.
"Tidak selayaknya Yayasan DPK bicara soal lingkungan dan tambang karena mereka tidak memiliki kompetensi soal itu," kata Sahbin.
Selain gemar mengatasnamakan warga lingkar tambang, Yayasan DPK dan
jaringannya juga selama ini selalu menyuarakan penolakan terhadap investasi tambang di daerah itu. Padahal, dia memastikan bahwa Yayasan DPK dan jaringannya bukan penduduk setempat atau warga lingkar tambang.
Tindakan Yayasan DPK dan jaringannya yang selama ini kerap menghambat
operasional tambang juga telah mengakibatkan banyak warga yang bekerja di PT DPM tidak dapat mencari nafkah.
"Yayasan ini telah memprovokasi warga untuk anti terhadap investor tambang di Kecamatan Silima Pungga Pungga. Akibatnya, aktivitas tambang saat ini terhenti," terang Sahbin.
Protes terhadap yayasan itu juga sudah diungkapkan warga dengan menggelar demonstrasi dua hari lalu. Dalam aksinya, warga bahkan menutup pintu masuk kantor yayasan dengan poster dan spanduk berisi kecaman terhadap tindakan yayasan.
Penutupan pintu masuk kantor Yayasan DPK dilakukan warga setelah sebelumnya mereka berunjuk rasa di kantor Kecamatan Silima Pungga Pungga.
PT Bumi Resources Minerals (BRMS), melalui anak usahanya PT Dairi Prima
Mineral (DPM) menyiapkan investasi hingga Rp6 triliun dalam ekspansinya ke Kabupaten Dairi.
Investasi tambang ini diarahkan pada jenis timah hitam dengan penggunaan lahan seluas 60 hektare. Saat ini progres pembangunan tambang masih di angka 10% dan diperkirakan baru akan selesai dua tahun ke depan. (N-2)
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Tommy mengatakan meningkatkan nilai HPE konsentrat tembaga juga dipengaruhi tingginya permintaan industri global terhadap tembaga.
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem, pemprov sudah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca pada 18-21 Februari di Bandara Silangit dan Bandara Kualanamu.
SUMATRA Utara disebut sebagai wilayah dengan penerapan sanksi hukum paling ekstrem bagi para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved