Pekerja Di Kalsel Tuntut UMP 2022 Sebesar Rp3,1 Juta

Muhammad Hidayattollah Soroti Overkapasitas Lapas di Kalsel dalam Rapat Komite I DPD RI dengan Wamen Imipas

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.

KLH Audit Lingkungan 182 Perusahaan Tambang dan Sawit di Kalsel

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir

Banjir Rendam Tujuh Wilayah, Kalsel Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.

Banjir Rendam Ribuan Rumah di Banjar dan Hulu Sungai Utara, Kalsel Perkuat Desa Tangguh Bencana

BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.

Hujan Terus Menerus Bencana Hidrometeorologi Ancam Kalsel

Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.

KPK Beberkan Modus Pemerasan Kasus OTT Jaksa di Kalsel

(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka

Pemerintah Didorong Ubah Politik Upah Murah

Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.

Upah Pekerja Rendah, Pelaku Usaha Padat Karya Dipanggil Pemerintah

Pemerintah bakal memanggil pelaku usaha di sektor industri padat karya dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk membahas mengenai kondisi industri terkait.

HUT RI ke-79 Harus Jadi Momentum Tingkatkan Kesejahteraan Buruh

Kondisi ekonomi yang tidak menentu harus segera direspons dengan tepat oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi terhadap nasib para pekerja.

Wapres Jamin Dana Pekerja di Tapera Aman

Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman

FSPMI Sumut Nilai Tapera Memberatkan Buruh

Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.

Polemik Tapera: Buruh Pesimis Bisa Punya Rumah Lewat Iuran 3 Persen

Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.

Bencana dan Teologi Lingkungan

Rekonstruksi Keuangan Syariah: Pilar Baru Pembangunan Ekonomi dalam Asta Cita

Marhaban ya Ramadan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia