Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAH Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah 2022 ditetapkan Rp2.390.739. Jumlah itu naik 3,78 persen dari UMP 2021 Rp2.303.711.
Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulteng, Joko Pranowo mengatakan, Disnakertrans Provinsi Sulteng bersama Dewan Pengupahan Sulteng telah menetapkan UMP itu rapat Dewan Pengupahan Sulteng, di aula Disnakertrans Sulteng, Selasa (16/11).
"Tentu penaikan UMP Sulteng 2022 itu berdasarkan perhitungan jelas," terangnya, Kamis (18/11).
Joko menyebutkan, penetapan besaran UMP tersebut dilakukan berdasarkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta turunannya PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Dari aturan itu disebutkan penyesuaian UMP dilakukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, penetapan UMP juga menggunakan formula batas atas dan batas bawah. Elemen yang dihitung antara lain adalah batas atas rata-rata konsumsi masyarakat Sulteng per kapita dikali rata-rata jumlah anggota rumah tangga dibagi rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja. "Dari kemudian didapatkan rumusnya sehingga penaikan UMP Sulteng 2022 diputuskan," paparnya.
Joko menambahkan, bahwa pada rapat penetapan ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan besaran penaikan UMP. Namun setelah dijelaskan formula yang digunakan merupakan aturan langsung dari pemerintah pusat akhirnya pihak yang menolak bisa menerima.
"Jadi tidak bisa dibantakan karena itu sudah aturan dari pemerintah pusat yang diikuti," tandasnya. (OL-15)
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah bakal memanggil pelaku usaha di sektor industri padat karya dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk membahas mengenai kondisi industri terkait.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu harus segera direspons dengan tepat oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi terhadap nasib para pekerja.
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
KANTOR Imigrasi kelas I TPI Palu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Buol dan Konsulat Filipina untuk menangani 15 warga negara Filipina yang terdampar di perairan Buol, Sulawesi Tengah.
Gubernur menargetkan Desa Nupabomba sebagai pilot project.
Pada pelaksanaannya, program ini menetapkan tujuh daerah sebagai prioritas pembangunan.
Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial
Operasi timpora juga digelar di Kecamatan Kulawi, Sigi, untuk mengantisipasi aktivitas pembangunan PLTA.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved