Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
UPAH Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah 2022 ditetapkan Rp2.390.739. Jumlah itu naik 3,78 persen dari UMP 2021 Rp2.303.711.
Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulteng, Joko Pranowo mengatakan, Disnakertrans Provinsi Sulteng bersama Dewan Pengupahan Sulteng telah menetapkan UMP itu rapat Dewan Pengupahan Sulteng, di aula Disnakertrans Sulteng, Selasa (16/11).
"Tentu penaikan UMP Sulteng 2022 itu berdasarkan perhitungan jelas," terangnya, Kamis (18/11).
Joko menyebutkan, penetapan besaran UMP tersebut dilakukan berdasarkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta turunannya PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Dari aturan itu disebutkan penyesuaian UMP dilakukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, penetapan UMP juga menggunakan formula batas atas dan batas bawah. Elemen yang dihitung antara lain adalah batas atas rata-rata konsumsi masyarakat Sulteng per kapita dikali rata-rata jumlah anggota rumah tangga dibagi rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja. "Dari kemudian didapatkan rumusnya sehingga penaikan UMP Sulteng 2022 diputuskan," paparnya.
Joko menambahkan, bahwa pada rapat penetapan ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan besaran penaikan UMP. Namun setelah dijelaskan formula yang digunakan merupakan aturan langsung dari pemerintah pusat akhirnya pihak yang menolak bisa menerima.
"Jadi tidak bisa dibantakan karena itu sudah aturan dari pemerintah pusat yang diikuti," tandasnya. (OL-15)
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah bakal memanggil pelaku usaha di sektor industri padat karya dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk membahas mengenai kondisi industri terkait.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu harus segera direspons dengan tepat oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi terhadap nasib para pekerja.
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
Pengukuhan ini menandai keterlibatan Palu dalam jaringan nasional keamanan siber, bersama 43 TTIS dari pelbagai instansi pusat dan daerah.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Kedua, produksi beras naik 45.810 ton GKG atau setara 29.779 ton beras, sehingga surplus beras meningkat dari 137 ribu ton menjadi 150 ribu ton.
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
Dari jumlah penerima itu, masih banyak korban lain yang dalam proses atau belum menerima bantuan serupa
Menurutnya, selama menjabat sebagai gubernur, dirinya akan menerapkan moratorium terhadap semua perizinan tambang yang berada di atas wilayah permukiman rakyat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved