Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BURUH di Kabupaten Bandung Barat terancam tidak menerima upah jika nekat melakukan aksi mogok massal dan unjuk rasa menolak kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Sekretaris Eksekutif Apindo Bandung Barat, Yohan Oktavianus mengatakan, aksi mogok massal buruh bakal berdampak pada terganggunya produksi di setiap perusahaan, sehingga upah para buruh terpaksa tidak akan dibayar selama mereka melaksanakan aksi.
"Produksi akan terganggu, tapi solusinya, upahnya tidak bisa dibayarkan jika buruh tetap ingin mogok massal," katanya saat dihubungi, Kamis (18/11).
Dia menegaskan, keputusan Apindo tidak membayar upah bagi buruh yang melakukan aksi mogok sudah sesuai aturan dan undang-undang ketenagakerjaan, apalagi mogok massal itu bukan karena perselisihan hubungan industrial ataupun gagal perundingan.
Pihaknya memberikan solusi bagi buruh jika upahnya ingin tetap dibayar, meskipun mereka tetap berniat melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan UMK tersebut.
"Kalau karyawan mau demo ya silakan, tapi kalau bisa sesudah masuk kerja atau sebelum masuk kerja. Tapi kalaupun tidak masuk kerja ya engga apa-apa, tapi upahnya tidak dibayar," ucapnya.
Apindo tidak bisa melarang para buruh melakukan aksi unjuk rasa karena sudah diatur dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat. Meski begitu, pihaknya meminta agar buruh tetap bekerja supaya produksi di setiap perusahaan tidak terganggu.
"Baru juga kita bisa produksi setelah terdampak Covid-19, ditambah buruhnya demo dan akan mengosongkan pabrik, nantinya pasti nambah kesulitan buat pengusaha maupun pekerja," tuturnya.
Dilain pihak, buruh tetap bakal mengadakan aksi mogok massal selama 4 hari dari 22-25 November meskipun Apindo sudah mengancam tidak akan memberikan upah.
"Buruh tidak mempermasalahkan konsekuensi kehilangan upah selama 4 hari, saya sudah sampaikan kepada anak-anak. Kalau kita mau komitmen, hilang upah tidak masalah, ketimbang tahun ke tahun upah kita enggak akan naik," jelas Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bandung Barat, Budiman.
Menurutnya, keputusan mogok massal perlu dilakukan karena PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menyebabkan upah buruh di Bandung Barat tidak akan naik.
"Artinya mau kepada siapa kita berpegang dan meminta, karena pemerintah saja dengan regulasi yang ada (upah) gak naik, sehingga dampaknya juga sangat luas. Untuk Bandung Barat dari tahun ke tahun jangan harap ada kenaikan," tambahnya. (OL-15)
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengungkapkan hanya ada 384 kelas sekolah tingkat SMA/SMK yang akan diisi rombongan belajar (rombel) 38 sampai 50 siswa dari 801 kelas.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
Tetapi, dari 27 wilayah Jawa Barat hanya ada dua wilayah yang diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada siang hari.
Sebanyak 338 ribuan siswa diterima di SMA, SMK dan SLB negeri se-Jawa Barat (Jabar) dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahap satu hingga dua.
Penambahan rombel juga hanya diterapkan di sekolah tertentu yang siswa-siswinya masuk kategori miskin.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved