Buruh Tuntut UMK Cimahi Naik 10 Persen

BURUH yang tergabung dalam serikat dan aliansi pekerja menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Cimahi, Jawa Barat Rabu (10/11). Mereka menuntut upah minimum kota (UMK) 2022 naik 10 persen.

Berdasarkan pantauan, ratusan buruh mulai mendatangi kantor wali kota sekitar pukul 10.00 WIB sehingga membuat arus lalu lintas di Jalan Rd. Demang Hardjakusumah tersendat. Bahkan, mereka memblokade jalan sehingga pengguna kendaraan terpaksa harus memutar balik.

"Kami meminta kebijakan khusus agar Plt Wali Kota Cimahi melaksanakan keinginan buruh," ucap Ketua DPC SPSI Kota Cimahi, Edi Suherdi.

Buruh menuntut, besaran UMK Cimahi tahun depan naik 10 persen dari UMK 2021 sebesar Rp 3.241.929 atau menjadi sekitar Rp.3,5 juta. Tetapi jika melihat skema penghitungan upah, para buruh pesimis UMK 2022 bakal naik jika masih mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Kemungkinan jika menggunakan parameter PP 36/2021, upah tidak naik," kata Edi.

Sebelumnya, penghitungan skema pengupahan memakai PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun sejak Undang-undang Cipta Kerja, PP tersebut tidak berlaku karena diganti dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut, terang dia, penghitungan UMK mengacu pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atau inflasi. Karena itu, buruh meminta Plt Wali Kota Cimahi untuk mengabaikan PP Nomor 36/2021. "Kami minta Plt mengedepankan kearifan lokal, tidak menggunakan PP 36. Kita minta upah naik sebesar 10 persen," jelasnya. (OL-15)