Hampir Separuh Daerah Di Sumut Loyo Kinerja Vaksinasi Covid-19

MESKI sudah tidak ada lagi daerah di Sumatera Utara berada di Level 4 PPKM, namun capaian vakssinasi di hampir separuh jumlah kabupaten/kota di Sumut masih rendah. Hal itu diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi kepada Panglima TNI Laksamana Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat persiapan menghadapi suasana Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (3/11).

"Masih ada 16 kabupaten/kota di Sumut yang capaian vaksinasinya di bawah 40%," kata Edy.

Daerah-daerah tersebut terdiri dari dua kota dan 14 kabupaten. Dua kota yang kinerja vaksinasinya masih loyo itu adalah Tanjungbalai dan Padangsidimpuan. Adapun empat belas kabupaten dengan kondisi serupa antara lain Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Padanglawas Utara, Deliserdang, Asahan dan Labuhanbatu Utara. Kemudian Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padanglawas, Langkat, Nias Selatan, Labuhanbatu Selatan, Nias Barat dan Nias Utara.

Kondisi tersebut membuat tantangan Sumut mencapai target vaksinasi 70% pada akhir 2021 menjadi berat karena tersisa kurang dari dua bulan. Apalagi jumlahnya hampir separuh dari total 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumut.

Saat ini saja, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Sumut,  vaksinasi secara keseluruhan masih sebanyak 5.409.845 (47,37%) untuk dosis I dan dosis II baru menyentuh angka 3.349.898 (29,33%).

Karena itu Edy mengatakan kepada Panglima TNI dan Kapolri bahwa percepatan vaksinasi menjadi satu dari dua kebijakan utama Pemprov Sumut dalam mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19 pada suasana Nataru. "Kita akan perkuat vaksinasi, terutama di daerah-daerah yang cakupannya masih rendah," ujar Gubernur.

Selain percepatan vaksinasi, Pemprov Sumut juga akan membatasi mobilitas warga dalam suasana Nataru. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, peningkatan kasus Covid-19 di Sumut terjadi usai Nataru. Puncaknya pada 10 Februari dengan 224 kasus per hari. Karena itu, Edy menegaskan dirinya akan membatasi cuti bagi pekerja untuk mengurangi mobilitas warga. (OL-15)