Pemprov Bali Bantah Mensos Risma Soal Rp400 Miliar Dana Bansos Tersendat

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bali membantah pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagaimana dilansir di beberapa media yang mengatakan bahwa lebih dari Rp400 miliar dana bantuan sosial bagi masyarakat Bali yang belum disalurkan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra saat dikonfirmasi Rabu (20/20/2021) mengatakan, dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Bali dari bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana Bansos dari Kemensos untuk Masyarakat Bali dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp 474.101.575.000 terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

"Untuk periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2021 telah direalisasikan
kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujarnya.

Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan. PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM
sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000. Sehingga yang belum cair/belum
realisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.

Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM
sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM. Artinya belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358  KPM.

"Jadi Bantuan Sosial yang belum cair/belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000 yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM, dan dana BPNT Rp 3.871.600.000
untuk 19.358 KPM. Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media
seolah 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," ujarnya.

Sebanyak 3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum
melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung  sebanyak 93 KPM,
Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297  KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM Kota Denpasar 36 KPM dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.

Kemudian sebanyak 19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang
belum bertransaksi terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.

Dewa Mahendra kembali menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana Bansos dari Kemensos baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada Bank-Bank Himbara sebagai Bank Penyalur Dana Bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Bapak Gubernur juga meminta Bupati /Walikota se-Bali agar membantu/ memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima Bansos," tegasnya.

Selain itu, menurut Dewa Mahendra, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan mempercepat perbaikan/penyempurnaan data yang diminta oleh Bank Penyalur agar dana Bansos cepat direalisasikan. KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana Bansos, sehingga Dana Bansos ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa pandemi Covid-19. (OL-13)

Baca Juga: MPL Gelar Turnamen Speed Chess di Presiden eSports 2021