Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA kurun waktu tiga tahun terkahir, satuan Tugas (Satgas) Rentenir Kota Bandung mencatat 7.421 orang menjadi korban rentenir, yang sudah berhasil diatasi sebanyak 965 kasus. Dan 70 persen korban rentenir adalah ibu rumah tangga (IRT) karena terdesak kebutuahn ekonomi serta untuk modal usaha.
Ketua Harian Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, Saji Sonjaya, mengatakan, tidak semua pengaduan bisa dibantu dimediasi ke rentenir.
Satgas mesti melihat kasusnya dulu, domisili korban dan rentenir. "Yang dimediasi dan kami tindak terutama korban warga Kota Bandung
dengan meminjam ke rentenir yang berkedok koperasi, tapi menerapkan bunga di luar kewajaran," kata Saji di Bandung Kamis (14/10).
Saji mengatakan, tim Satgas hanya mediasi bukan melunasi utang, dari pengaduan 7.421 kasus namun yang dimediasi dan fasilitasi antara warga dan tentenir 965 orang. Pihaknya memediasi dan advokasi warga Kota Bandung yang benar benar korban rentenir, sisanya didorong pemberdayaan dengan cara penyelesaian mandiri.
Baca juga: Tidak Melapor, Pengungsi Luar Negeri bisa Dipidana
"Berbagai macam kasus yang dihadapi oleh tim, ada korban mengadu karena utang ke rentenir tidak pernah lunas. Hutang ke rentenir perorangan yang ditangani tim satgas anti rentenir terbesar Rp480 juta, sudah masuk pembayaran Rp 800 juta, tapi tagihan tetap Rp 480 juta," lanjutnya.
Saji menambahkan ada yang mengadu dan tidak bisa dibantu karena utangnya ke pinjol (pinjaman online) sampai 120 aplikasi. Jika satu aplikasi pinjam Rp 1 juta berarti 120 jutaan, belum ditambah bunga nya. Ini yang sulit dibantu. Dia merasa heran yang memiliki utang kepada 120 aplikasi, padahal si peminjam ini lulusan perguruan tinggi terkenal di Kota Bandung.
"Tim hanya membantu yang benar-benar korban rentenir, itu pun korban harus tetap bayar sisa pokok bunga nya kami mediasi dengan retenir. Anggota Satgas anti rentenir diisebar di semua kecamatan untuk memonitor dan mengadakan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terjerat utang rentenir dan menindak rentenir berkedok koperas," tambahnya lagi.
Sebelumnya Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana Kota Bandung menyebutk an bahwa rentenir kini sudah semakin beradaptasi dengan masa, salah satunya dengan bermodus membuka koperasi simpan pinjam yang isinya ternyata praktik rentenir, termasuk pula pinjol.
Dia meminta kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung agar mempersempit ruang para rentenir tersebut. Salah satunya menghidupkan koperasi-koperasi kembali untuk simpan pinjam.
Baca juga: Harap Wisata Segera Dibuka, Bupati Kepulauan Seribu Bersurat ke Luhut
"Kami juga mesti dekatkan lagi Bank Bandung serta aktif mempromosikan program ke warga, semisal program pinjam modal usaha. Inilah cara yang bisa menjadi alternatif warga sekaligus lambat laun rentenir akan ditinggalkan," katanya.
Yana pun meminta agar diberikan kemudahan dalam proses pinjamannya. Sebab, rentenir biasanya menggunakan cara kemudahan dalam prosesnya sehingga warga terjebak.
Kepala Dinas KUKM Kota Bandung, Atet Dedi menambahkan selama pandemi ini terjadi peningkatan pengaduan yang didominasi korban pinjol. Mereka sebagian besar terpaksa meminjam karena untuk membuka usaha dan biaya hidup sehari-harinya.
"Kenaikan aduan itu sampai 34 persen. Biasanya dilatarbelakangi membuka usaha dan biaya hidup, pendidikan, sampai kesehatan. Kami tindak lanjutinya dengan memediasi dan mengadvokasi, serta menyelesaikan mandiri hingga kemitraan," ucapnya. (H-3)
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Empat pilar utama, yaitu kolaborasi data, standardisasi penilaian risiko, skema berbagi risiko, serta platform kolaborasi terintegrasi, menjadi fondasi penting yang perlu diperkuat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar dua kasus aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah menjerat hingga 400 nasabah
Pakar Ekonomi Syariah UMY Satria Utama, judi online (judol) memiliki daya rusak yang lebih tinggi karena menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara finansial.
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama 97 platform pinjaman daring (pindar) menolak dengan tegas tuduhan adanya kesepakatan untuk menentukan batas maksimum suku bunga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, lonjakan kasus penipuan keuangan atau financial scam di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved