Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tegal, Jawa Tengah, diminta segera melakukan pembaruan (updating) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kementerian Sosial (Kemensos) sendiri hanya memberikan tenggat hingga Nopember 2021.
Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR, dewi Aryani, usai Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana di Balai Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Rabu (6/10). "Saya minta agar Pemkab Tegal segera melakukan updating DTKS," tegasnya.
Dewi merinci, di Kabupaten Tegal saat ini Universal Health Coverage/UHC (sistem penjaminan kesehatan) baru 40% untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN. Kemudian, saat ini di Kemensos ada kuota tambahan sekitar 9,5 juta.
"Ini kesempatan bagi semua daerah untuk melakukan verifikasi data yang belum masuk. Atau kemudian yang selama 2 tahun ini terdampak pandemi Covid-19, bisa menjadi data baru untuk dimasukkan ke dalam usulan yang akan disampaikan kepada Kemensos," terangnya.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah ini, mengaku siap mengawal sekaligus membantu Pemkab Tegal hingga ke tingkat bawah, yakni Kepala Desa/Kades dan aparaturnya untuk bersinergi melakukan verifikasi dan validasi ulang. "Supaya pemutakhiran data bisa lebih akurat, lebih tepat sasaran dan cepat," ucapnya.
Ia menjelaskan, sesuai dengan surat dari Kemensos, hanya diberikan waktu sekitar dua bulan. Surat dikeluarkan pada 15 September 2021, sehingga akhir November harus sudah bisa masuk.
"Pembaruan data ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya satu ormas saja. Kepala Desa menggerakkan semua ormas yang ada, seperti Karang Taruna, Fatayat dan ormas-ormas lainnya," jelasnya.
Dengan demikian, lanjut Dewi, data yang diperoleh bisa lebih cepat dan akurat. "Mereka (para Kades) sudah mengetahui mana yang tepat untuk menerima bantuan, karena setiap hari berhubungan dengan warganya," ungkap Dewi.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, pembarauan data ini perlu melibatkan Kepala Desa. Mereka juga harus lebih pro aktif, memanggil perangkat desa duduk bersama dengan RT dan RW. Karena dalam dua tahun ini, pasti ada yang meninggal, pindah dan sakit. "Termasuk pihak-pihak yang terdampak pandemi Covid-19," paparnya. (OL-15)
Gelombang tinggi juga masih berlangsung di perairan selatan Jawa Tengah mencapai 2,5-4 meter, sedangkan di perairan utara setinggi 0,5-1,25 meter.
SPMB tahap II itu merupakan program Sekolah Kemitraan Swasta dengan kuota total 5.004 siswa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendesak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar memperjuangkan percepatan pembangunan giant sea wall untuk menanggulangi rob
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah dimanfaatkan 1.196.113 objek pajak dan mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp333.904.513.000.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara simbolis melepas ekspor bus perdana dari Karoseri Laksana, Kabupaten Semarang, ke Sri Lanka pada Rabu (2/7)
Cuaca ekstrem kembali berpotensi di tujuh daerah di Jawa Tengah yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo dan Bumiayu.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved