Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai NasDem DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar vaksinasi
covid-19 bagi mahasiswa di Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW)
Kupang, Sabtu, (18/9).
Vaksinasi di kampus tersebut untuk mempercepat pencapaian kekebalan
kelompok, serta persiapan untuk kuliah tatap muka. Vaksinasi dimulai
pukul 10.00 Wita diikuti 300 mahasiswa dari lima fakultas yakni ekonomi, hukum, teologi, FKIP dan perikanan.
Untuk menyukseskan vaksinasi di kampus tersebut, Fraksi Partai NasDem bekerja sama dengan tenaga medis dari Rumah Sakit Jiwa Naimata. "Vaksinasi di kampus ini untuk menjangkau segmen mahasiswa yang sejauh ini belum tersentuh program vaksinasi," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi NTT Alexander Take Ofong
Alex mengatakan, setelah vaksinasi di kampus UKAW, dan vaksinasi akan
dilanjutkan di kampus lainnya di delapan tiitk sesuai daerah pemilihan
anggota Fraksi Partai NasDem.
"Kita memulai dari Kota Kupang di kampus Unkris (UKAW) besok dan akan
dilanjutkan di masing-masing dapil, di Sumba, Ruteng, Ende, Maumere,
Kalabahi, Kefa, Belu tergantung keberadaan kampus atau universitas di
setiap kota Kabupaten," kata Alex Ofong.
Melalui gerakan vaksinasi masuk kampus, tambah Alex Ofong, semakin
mempercepat pencapaian herd immunity yang pada gilirannya pandemi
covid-19 dapat dikendalikan.
Dia juga menyarankan pemerintah agar menyusun skenario percepatan
vaksinasi serentak di semua lapisan masyarakat, karena hingga saat ini
cakupan vaksinasi masih sangat rendah.
Cakupan vaksinasi Covid-19 di Kota Kupang per 16 September 2021 mencapai 68,1% untuk dosis pertama dan dosis kedua mencapai 41,63%. Sementara cakupan vaksinasi covid-19 tingkat provinsi NTT untuk dosis pertama baru mencapai 24,3% dan dosis kedua 17,9%
Dekan FKIP UKAW Kupang Johni Lumba mengapresiasi inisiatif dari Fraksi
NasDem tersebut. Pasalnya, vaksinasi yang digelar di kampus di Jalan
Adisucipto itu merupakan vaksinasi perdana.
"Kami mendapatkan masukan dari Wakil Ketua DPRD NTT Chris Mboeik agar kampus harus menjadi pelopor vaksinasi bagi masyarakat demi membantu percepatan program vaksinasi dan terwujudnya herd immunity dari kampus," tandasnya. (N-2)
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved