Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didorong untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu tumbuh dalam menjalankan persaingan usaha. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Subardi mengatakan, beberapa waktu lalu telah disahkan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) yang mengatur perdagangan melalui sistem e-commerce di negara-negara ASEAN.
Ratifikasi undang-undang ini, lanjut Subardi, akan memengaruhi persaingan antara produk UMKM dalam negeri dan luar negeri. ''Indonesia jadi pasar yang besar, UMKM juga bisa menjual lebih luas, tapi juga jangan sampai Indonesia menjadi sasaran mereka, jadi konsumen. Jangan sampai pelaku UMKM kalah saing dengan UMKM dari luar seperti Thailand dan Singapura,'' kata Ketua DPW Partai NasDem DIY ini dalam kegiatan Sosialisasi KPPU Menciptakan Iklim Persaingan Usaha Sehat, di Sleman, Senin (13/9).
Untuk memenangi persaingan UMKM dalam negeri dengan UMKM luar negeri, kata Subardi, perlu ada pengawasan yang baik agar tercipta persaingan yang sehat. Subardi mendorong KPPU untuk mengawal UMKM agar tidak kalah saing dengan UMKN dari luar negeri. "Kemampuan UMKM perlu diperkuat, perlu ditingkatkan kapasitasnya. Jangan sampai jadi bulan-bulanan UMKM luar negeri,'' katanya.
Subardi yang akrab disapa mBah Bardi itu berharap agar pemerintah daerah juga tidak menghambat perizinan UMKM. Janji untuk mempermudah perizinan bagi UMKM jangan hanya dijadikan lipstik. Selama ini, ia masih menemukan terjadinya ketimpangan soal perizinan UMKM.
''Pelaku usaha yang koleganya pemerintah daerah izinnya dipercepat, sebaliknya yang tidak, dipersulit. Ini namanya persaingan tidak sehat. Oleh karenanya, KPPU harus ikut mengawasi,'' katanya.
Pelaku UMKM diminta jangan hanya berusaha naik kelas dari mikro ke menengah dari menengah ke besar, tetapi juga harus memahami permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat. Di sini pentingnya sosialisasi KPPU kepada pelaku UMKM agar pola pikir UMKM terpacu untuk meningkatkan kualitasnya.
''Saya harap pelaku UMKM dapat menyiapkan produk yang bagus, harga bagus, dan memiliki kemampuan digital marketing yang bagus juga. Jadi kalau diserang gelombang barang-barang dari luar negeri bisa bertahan,'' katanya.
Sementara itu Kepala KPPU Wilayah VII Yogyakarta M. Hendry Setiawan mengatakan tugas utama KPPU adalah melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Pihaknya juga memberikan saran kepada pemerintah hingga melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan. ''Kemitraan di sini merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan besar dengan usaha besar,'' katanya.
Sanksi pelanggaran pelaksanaan kemitraan ini bisa berupa denda hingga pencabutan izin usaha. Setiawan juga mengajak pelaku UMKM untuk ikut melaporkan ke KPPU jika terjadi pelanggaran undang-undang terkait kemitraan dan persaingan usaha. ''Identitas pelapor kami lindungi. Kami juga memiliki pokok kemitraan UMKM yang bisa dimanfaatkan UMKM,'' katanya. (AU/OL-10)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KPPU merekomendasikan agar Kementerian Perdagangan dan KADI mengevaluasi kembali rencana kebijakan BMAD.
Saat ini, rencana pengenaan BMAD atas filamen impor asal Tiongkok itu dalam proses finalisasi.
KPPU membuka ruang bagi pelaku usaha dan asosiasi untuk berkomunikasi dan berkonsultasi ke KPPU atas hambatan persaingan yang dialaminya, serta strategi yang akan dilakukan.
Tanpa pembatasan kuota, produsen asing dapat memasarkan barang mereka dengan lebih leluasa, sehingga perusahaan domestik menghadapi tekanan.
Kebijakan batas bunga ini juga telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak lama, sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen.
PENYELIDIKAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online (pinjol) diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved