Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK Tiga Polres di Nusa Tenggara Timur ditunjuk Mabes Polri sebagai pelaksana 'Vaksinasi Merdeka', masing-masing menargetkan 1.000 dosis per hari. Sehingga total warga yang divaksin di tiga polres tersebut mencapai 3.000 orang yakni Polres Kupang Kota, Polres Sikka dan Polres Sumba Barat. Vaksinasi sudah dimulai sejak Senin (6/9) dan masih berlangsung hingga Selasa (7/9).
"Kepada ketiga Polres yang telah ditentukan sebagai pelaksana kegiatan Vaksinasi Merdeka, agar diantisipasi pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan dan selalu diingatkan agar tidak terjadi kerumunan," ujar Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif.
Dia minta target harian vaksinasi yang ditetapkan oleh Mabes Polri tetap dipertahankan dan dikembangkan sehingga seluruh warga yang menjadi sasaran vaksinasi mendapat suntikan vaksin covid-19. Di wilayah Polres Kota Kupang, vaksinasi dipusatkan di Masjid Raya Nurussa'adah, sedangkan di Polres Sikka digelar di Gereja St. Yoseph dan Polres Sumba Barat menggelar vaksinasi di Gereja GKS Mambitur Sumba Tengah.
Kapolda juga menekankan kepada jejarannya mengintensifkan tracing dan respon cepat untuk penanganan lanjutan tracing lapangan dan tracing digital.
"Dorong pemerintah daerah untuk fokus mempercepat penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. Laksanakan dengan humanis serta pendampingan sekaligus pengawasan terhadap operasi yustisi protokol kesehatan dan hindari arogansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan," tuturnya.
Baca juga: Kejar Kekebalan Komunal, NasDem NTT Vaksinasi 600 Orang per Minggu
Kapolda NTT juga meminta para kapolres mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait program vaksinasi nasional.
"Melakukan pembatasan kerumunan kegiatan yang menghadirkan orang banyak melalui protokol kesehatan 5M dan diawasi secara ketat, jangan sampai kejadian yang lalu terulang kembali," tegasnya.
Untuk kegiatan vaksinasi bersama atau vaksinasi mandiri melibatkan unsur TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, organisasi kemahasiswaan, pesantren maupun lembaga. Jenderal bintang dua itu juga minta setiap kegiatan vaksinasi selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan.
"Manfaatkan dan maksimalkan program Polda NTT melalui vaksinasi terapung dan mobil senyum dalam hal percepatan vaksinasi serta pemberian bantuan sosial," pungkasnya.(OL-5)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved