Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Timur yang berinisial BK dilaporkan ke Polda Jatim atas dugaan tindak pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Istrinya.
Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum korban Imam Sujono, SHI, MH. di Polda Jatim setelah mendampingi kliennya melakukan visum di RS Bhayangkara, Jumat (03/09/2021).
"Hari ini kami melengkapi pelaporan dengan klien kami melakukan visum yang dilakukan hari ini, kami melaporkan seorang dokter sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur berinisial BK sebagai pelaku dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga," ujar Imam Sujono yang bertindak sebagai Kuasa Hukum pelapor.
Imam Sujono menambahkan, sebelumnya dirinya telah menerima Tanda Bukti Lapor dari Polda Jatim dengan nomor TBL/B/477.01/9/2021/SPKT/Polda Jawa Timur tertanggal 02 september 2021.
Imam Sujono mengungkapkan akan terus berupaya mengawal kasus KDRT tersebut hingga akhir.
Imam menjelaskan, sebagaimana keterangan pelapor atau korban, tindakan KDRT ini sudah dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik dan psikis yang dialami oleh korban.
Saat disinggung soal bekas luka atau memar di tubuh korban, Imam menjelaskan ada bekas dugaan tindak pidana yang terjadi yaitu memar di bagian dada dengan kondisi agak lebam merah kebiruan akibat lemparan benda ke dada korban.
"Kemaren sudah disampaikan alat buktinya ke petugas. Dan hari ini dilakukan visum terhadap korban guna melengkapi pelaporan dugaan KDRT terkait tindak pidananya," urainya.
Imam juga menjelaskan alasan mengapa kliennya melakukan pelaporan KDRT.
"Karena korban sudah tidak kuat atau sudah tidak mampu menahan rasa sakit ataupun psikisnya, karena itu korban melapor ke sini," tukasnya. (RO/OL-09)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Takbiran dapat digelar di masjid, musala, atau tempat yang sudah dipersiapkan.
Endi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sejumlah satuan kerja mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda.
ENAM kepolisian daerah (polda) menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik serta libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Kehadiran kantor kepolisian itu untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng Kombes Parajohan Simanjuntak mengatakan, ekshumasi dilakukan berdasarkan permintaan keluarga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved