Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membahas penguatan sumber daya perikanan di provinsi tersebut. Pertemuan berlangsung di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Kamis (2/9).
Dalam catatan KKP, jumlah tangkapan di Kepulauan Riau mencapai 319.196 ton per tahun. Jumlah masyarakat yang menjadi nelayan sebanyak 194.225 orang, menggunakan kapal bertonase 1-30 GT.
"Saya meminta dua hal untuk pengembangan budidaya Kepulauan Riau sesuai dua program terobosan KKP. Komoditas budidaya yang nantinya dapat diekspor dan budidaya berbasis kearifan lokal," kata Trenggono dalam keterangan resmi, Jumat (3/9).
Baca juga: Panen Musim Gadu Tiba, Petani Pidie Suka Cita
Selain perikanan tangkap, perikanan budidaya di Kepulauan Riau juga dinilai besar potensinya. Produksi perikanan budidaya provinsi tersebut mencapai 21.421 ton per tahun, dengan ikan kerapu menjadi salah satu komoditas andalan.
Kemudian, berdasarkan data pemerintah daerah, 98% wilayah Kepulauan Riau merupakan perairan dengan panjang garis pantainya mencapai 8.564 kilometer. Potensi lestari sumber daya perikanannya mencapai 1,1 juta ton per tahun.
"Kepulauan Riau ini kan kepulauan yang strategis. Jika terus dioptimalkan, industri perikanannya makin maju, terutama potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya," urai Trenggono.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri KKP juga menyampaikan arah kebijakan pihaknya dalam mengelola mengelola sektor kelautan dan perikanan sampai 2024. KKP mengusung konsep penangkapan ikan terukur yang bertujuan menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.
Trenggono berharap pemerintah daerah mendukung penerapan prinsip tersebut, salah satunya dari sisi pengawasan maupun. Target dari penerapan prinsip ini di antaranya pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, penyerapan tenaga kerja, serta kelestarian ekosistem.
"Kami membuat penangkapan terukur. Ini kami kemas seluruh perizinan kapal nantinya akan berhenti dan mendarat di wilayah yang sama. Dengan seperti ini, kita akan mendapatkan PNBP yang signifikan," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menyambut baik kebijakan penangkapan terukur yang akan diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, ini menjadi angin segara bagi daerah khususnya dalam pembangunan wilayah pesisir dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). (OL-1)
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
ARAHAN Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia membantu pengobatan bagi sekitar 2 ribu warga Gaza dengan membuat lokasi medis di Pulau Galang menuai sorotan.
BUPATI Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menetapkan kawasan Kekah sebagai kawasan konservasi resmi yang juga akan menjadi ikon daerah.
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Kesempatan ini dimanfaatkan Provinsi Bangka Belitung dengan memperjuangkan sengketa serupa antara Babel dan Kepulauan Riau terkait Pulau Tujuh.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Randi Zulmariadi di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025 menyalurkan daging kurban untuk masyarakat di daerah pemilihannya, Kepri.
Dari Januari hingga April 2025, tercatat 9.010 pengguna baru QRIS di Kepri, sehingga total pengguna mencapai 539.337 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved