APBD Perubahan Purbalingga Tetap Fokus Tangani Warga Terdampak Pandemi

PEMKAB dan Badan Anggaran DPRD Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) memastikan anggaran pada APBD Perubahan 2021 tetap fokus dalam menangani dampak covid-19. Selain itu juga mendorong sektor ekonomi dan percepatan vaksinasi.

Ketua Badan Anggaran DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan mengatakan bahwa fokus APBD Perubahan 2021 adalah untuk penananangan warga yang terdampak covid-19, agar masyarakat dapat tertangani dengan baik secara komprehensif dan tepat sasaran. 

''Selain itu sektor-sektor yang selama ini menjadi penggerak roda perekonomian untuk didorong agar dapat segera pulih kembali. Program vaksinasi juga untuk ditingkatkan supaya herd immunity dapat tercapai dan Purbalingga dapat beralih menjadi zona hijau,'' ujarnya.

Dia juga mengatakan meski terjadi refocusing anggaran, Pemkab hendaknya dapat mendorong setiap OPD untuk tetap memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal. Yakni sesuai kebutuhan dan skala prioritas dengan tetap menjaga kualitas pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

''Pemkab perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan. Dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mengingat sisa waktu yang relatif pendek, pekerjaan infrastruktur yang melalui lelang agar segera dilaksanakan,'' katanya.

Sebelumnya, Pemkab Purbalingga dan DPRD telah menyetujui bersama Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Selasa (31/8) lalu. ''Kita berharap raperda yang telah kita sepakati ini dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat segera direalisasikan,'' ungkap Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Pada APBD 2021 Perubahan ini, Bupati menyebutkan, pendapatan daerah Purbalingga menjadi Rp1.980.449.932.000 mengalami kenaikan 0,24% atau Rp4.684.230.000 dibanding APBD murni. Ia merinci, kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 12,20%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 6,27%. Meski demikian, Pendapatan transfer turun 2,07%. ''Belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 6,49% dibanding APBD murni sehingga menjadi Rp2.147.840.051.000,'' ujarnya.

Besarnya belanja daripada pendapatan, membuat postur Perubahan APBD 2021 mengalami defisit Rp167.390.119.000. Meski demikian, defisit tersebut ditutup oleh pembiayaan netto yang juga sebesar Rp167.390.119.000. (LD/OL-10)