Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) H.Muhamad Mardiono mengunjungi kampung sepatu Cibaduyut di Kota Bandung.
Dalam kunjungan ke sentra produksi sepatu lokal itu, Mardiono langsung turun ke melihat ke rumah rumah produksi yang berada di gang gang sempit.
Pada kesempatan tersebut, H.Muhamad Mardiono berdialog dengan para pengrajin dan menanyakan tentang kondisi pengrajin pada saat pandemi saat ini
Dari dialog tersebut, diketahui, bahwa para pengrajin mengakui omzetnya menurun hingga 50%.
Bahkan Lurah Cibaduyut menyampaikan, bahwa jumlah pengrajin yang ada di Cibaduyut awalnya 156 orang, saat ini hanya tinggal 70 orang.
Selain langsung mengunjungi para pengrajin, Mardiono sempat singga di satuan pelayanan industri kulit Cibaduyut milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, ia juga berdialog dengan beberapa pengrajin dan kepala satuan pelayanan.
Dalam dialog terungkap, ada tiga persoalan yang disampaikan, perama, dari sisi peralatan ada peralatan yang belum dimiliki oleh para pengrajin guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk, sebanyak 4 unit mesin.
"Kedua, para pengrajin mengajkan kebutuhan permodalan yang mudah dan murah. Ketiga, meminta pemerintah agar melakukan bimbingan tentang memasuki pasar digital," kata Mardiono dalam keterangan pers, Sabtu (28/8).
Mendengar permohonan itu, Mardiono menyampaikan arahan, bahwa sudah betul pengrajin mau meningkatkan sistem produksi sesuai perkembangan yang ada, karena dengan proses yang baik akan bisa meningkatkan nilai tambah.
Berkaitan dengan itu, Mardiono menjanjikan akan membantu pengadaan mesin yang diajukan para pengrajin yang akan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Cibaduyut. Hal lain yang disampaikannya adalah menindaklanjuti apa yang telah disampaikan para pengrajin. (RO/OL-09)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat perdana bersama jajarannya pada awal tahun 2026 dengan agenda utama membahas program restarting bagi industri kecil.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menekankan pentingnya operasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal) yang sesuai dengan regulasi.
Sepanjang April 2025, Bea Cukai hadir di Banten, Bandung, dan Bali untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk pelaku industri kecil menengah (IKM).
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Ikhwan Primanda mendorong perusahaan-perusahaan rintisan (startup) membantu industri kecil naik kelas menjadi industri menengah dengan penggunaan teknologi
Inovasi merupakan kunci utama bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di Jabar untuk naik kelas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved