Jumat 27 Agustus 2021, 18:10 WIB

Masih Pandemi, Wali Kota Denpasar Berikan Relaksasi Pembayaran Pajak

Media Indonesia | Nusantara
Masih Pandemi, Wali Kota Denpasar Berikan Relaksasi Pembayaran Pajak

dok/pemkot denpasar
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara

 

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali, melalui Badan Pendapatan Daerah kembali memberikan relaksasi pungutan pajak daerah untuk para pelaku usaha dan masyarakat umum.

Pemkot Denpasar mengambil kebijakan tersebut sebagai bentuk keprihatinan serta kepedulian pemerintah atas dampak penurunan perekonomian di wilayahnya akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan.
 
“Dampak pandemi covid-19 sangat dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu penerapan PPKM hingga kini  menyebabkan omset pelaku usaha menurun. Oleh karenanya, kami kembali memberikan relaksasi pungutan pajak daerah untuk para pelaku usaha dan masyarakat umum,” tutur Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara pada Jumat (27/08).

Dia menjelaskan, kebijakan penundaan pembayaraan pajak ini tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor : 973/10585/BPDKD. Kebijakan ini diterbitkan sebagai stimulus berupa perpanjangan penetapan jatuh tempo pembayaran. Penundaan itu diharapkan mampu memberikan keringanan kepada wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan tanpa mengajukan permohonan.

“Relaksasi pajak daerah yang diberikan dalam bentuk penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk PBB-P2 yang jatuh tempo pembayaran pajaknya sebelumnya tanggal 31 Agustus menjadi 24 Desember 2021,” papar Walikota Jaya Negara

Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat, pertumbuhan ekonomi daerah itu pada triwulan II 2021 mengalami tren positif, naik sebesar 2,83% dari angka di triwulan sebelumnya yang hanya -9,82%.
 
“Kontribusi pajak daerah selama ini menjadi tulang punggung penerimaan Kota Denpasar. Namun adanya pandemi memengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun ini. Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan perpanjangan jatuh tempo ini dengan baik. Dengan demikian pelaku usaha dan masyarakat memiliki jangka waktu yang lebih panjang dalam memenuhi kewajiban mereka,” ujar Jaya Negara.
 
Pemkot Denpasar sebelumnya telah memberikansejumlah kebijakan relaksasi untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini diharapkan dapat membantu meringankan pelaku usaha dan masyarakat dalam membayar pajak.

“Pandemi covid-19 sudah pasti akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun ini. Tentunya kita berharap wabah covid-19 cepat berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa kembali. Salah satu kunci untuk menghadapinya adalah dengan cara vaksin. Jika herd immunity sudah tercapai maka masyarakat sudah bisa beraktifitas dengan normal kembali," ungkapnya. (N-2)

Baca Juga

dok.ist

Emak-Emak di Sumut Nilai Ganjar Nasionalis Religius

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 25 Mei 2022, 05:40 WIB
KOORDINATOR Mak Ganjar Sumut Nour Wahyuni menilai Ganjar adalah sosok yang nasionalis, religius, dan...
Dok. Ini Viie Hospitality

Aksari Villa Tawarkan Liburan Romantis di Seminyak

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 24 Mei 2022, 23:55 WIB
Mengusung Perfect Romantic Stay dengan tawaran villa satu kamar yang sudah dilengkapi kolam renag privat dan...
Dok. Pribadi

Pansus DPRD Dogiyai Bawa Aspirasi Rakyat Papua ke Jakarta, Salah Satunya Menolak Pemekaran Provinsi

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Selasa 24 Mei 2022, 23:30 WIB
"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya