Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KASUS dugaan pemotongan dana insentif untuk tenaga kesehatan (nakes)di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus membuat Polda Jateng turun tangan. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng yang terjunkan untuk mengungkap kasus tersebut.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, disebutkan bahwa Tim Ditreskrimsus Polda Jateng telah beberapa kali datang ke Kudus untuk meminta keterangan kepada sejumlah pihak terkait. Mereka sejak Kamis (19/8/21) siang hingga Jumat (20/8/21) masih mendalami.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Alqudusy membenarkan adanya dugaan kasus pemotongan dana insentif bagi nakes di Kudus. Pihaknya kini tengah mememeriksa sejumlah pihak terkait.
"Ya benar ada informasi kasus pemotongan dana kesehatan di Kudus," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Alqudusy saat di konfirmasi
awak media melalui whatsapp di Kudus, kemarin.
Tim Ditreskrimsus Polda Jateng, jelas Iqbal, masih mengumpulkan bahan keterangan dan bukti-bukti yang cukup dalam kasus tersebut.
"Saat ini, tim Polda Jateng masih proses pengumpulan bahan keterangan dan bukti-bukti yang cukup," jelas Iqbal.
Terpisah, Bupati Kudus Hartopo saat dikonfirmasi atas dugaan pemotongan dana intensif nakes mengaku, belum mengetahui adanya petugas dari Polda Jateng melakukan pemeriksaan terkait masalah itu di lingkungan RSUD Kudus. Namun, pihaknya mendukung pemeriksaan tersebut dan yang terlibat harus bertanggung jawab.
"Saya belum tahu. Tapi kalau memang ada pemotongan, harus ditelusuri lebih dalam. Pihak-pihak yang ikut berperan didalamnya ya harus ditindaklanjuti," ungkap Bupati Hartopo. (OL-13)
Baca Juga: Tiga Karakter Baru di Money Heist yang Bikin Penasaran
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin, mengatakan bahwa Kejaksaan tidak menerima laporan terkait adanya penggeledahan tersebut.
Kemampuan teknis dalam mengemudi tidaklah cukup untuk menekan angka kecelakaan.
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Takbiran dapat digelar di masjid, musala, atau tempat yang sudah dipersiapkan.
Endi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sejumlah satuan kerja mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda.
ENAM kepolisian daerah (polda) menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik serta libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Demosi merupakan pemindahan seorang personel ke jabatan yang lebih rendah. Ini bisa berupa penurunan pangkat, jabatan atau tanggung jawab.
Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan program cek kesehatan gratis (CKG) dilakukan tanpa pungutan biaya. Menurutnya masih banyak oknum petugas yang melakukan pungutan liar (pungli)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved