Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kaur, Bengkulu, mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) berupa beras dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap dua kepada 3.671 kepala keluarga (KK) pada Jumat (13/8).
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Iihamto di Bengkulu mengatakan, sebanyak 36,7 ton beras mulai disalurkan kepada 3.671 kepala keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama PPKM tahap dua di Kabupaten Kaur.
"Bantuan sebagai dampak wabah covid-19 ini diberikan untuk kedua kalinya sepanjang tahun 2021 ini yakni sebanyak 10 kilogram kepada setiap KPM yang berhak mendapatkannya," katanya.
Beras PPKM tahap dua, lanjut dia, mulai disalurkan kepada pihak kecamatan yang akan diserahkan kepada agen penyalur yakni Badan Urusan Logistik (Bulog).
Penerima beras ini berdasarkan data dari data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak masuk dalam penerima Program keluarga Harapan (PKH). "Penerima beras PPKM ini warga miskin penerima BPNT yang tidak masuk dalam program PKH," imbuhnya.
Dalam penyalurannya, kata dia, tetap penerima diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan berharap tidak ada kerumuman dalam penyaluran bantuan. (MY/OL-10)
Agen menghentikan pasokan kendati pedagang telah mengorder. Kalaupun ada pengiriman beras, jumlah tidak sesuai pesanan.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
30 persen dari total 29 ribu pengusaha penggilingan di Jawa Tengah (Jateng) tidak beroperasi. alasannya mereka tidak mampu membeli harga gabah.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved