DPRD DIY Dukung Penanganan Covid-19 lewat Politik Anggaran

KETUA DPRD DIY Nuryadi menegaskan Pemerintah DIY bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD DIY berusaha untuk mencari solusi strategis dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Misalnya, DPRD DIY melakukan kompromi politik lewat politik anggaran agar mampu mendukung upaya pelayanan yang harus dilakukan oleh pihak eksekutif dalam penanganan Covid-19.

"Refocussing anggaran yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh pihak eksekutif sebagai bagian kompromi politiknya," terang dia, Senin (9/8).

Ia pun menegaskan sektor ekonomi yang menjadi hajat hidup warga DIY juga harus dikompromikan. Kebijakan yang diambil harus dapat bermanfaat bagi warga terdampak.

Semua sektor yang ada harus piawai dalam mengendalikan kinerja. "Ibarat mengendalikan mobil, (pemerintah) harus paham betul kapan harus menginjak gas dan menginjak remnya. Bahkan, (pemerintah) juga harus paham berapa kecepatan yang harus diambil dalam sebuah situasi , yang saat ini menghadapi situasi pandemi," tegas dia.

Kompromi politik dan ekonomi yang dibangun harus diikuti oleh kebijakan strategis agar tidak hanya akan menjadi sebatas wacana di atas kertas belaka yang tidak menyelesaikan masalah.

Nuryadi menegaskan, kebijakan strategis yang diambil pemerintah daerah harus dipercepat. Pasalnya serapan anggaran masih kecil di bawah 50 persen dalam anggaran yang disediakan. "Kita lakukan pengawasan dan evaluasi sehingga kinerja pemerintah daerah akan terasa langsung bagi masyarakat," tegas dia.

Ia juga menilai komunikasi pusat dan daerah juga harus digenjot lagi. Nuryadi menegaskan sektor kesehatan memang harus mendapat perhatian lebih sehingga berbagai anggaran yang ada saat ini dikompromikan untuk memaksimalkan layanan kesehatan yang ada. Sumber-sumber keuangan daerah memang harus dimaksimalkan, yang penggunaannya harus merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan.

Namun, dalam situasi saat ini sense of crisis harus menjadi bagian dalam pemikiran birokrasi sehingga kebijakan strategis yang diambil tidak
meninggalkan kesan lambat, bahkan terlambat.

baca juga: Daerah Istimewa Yogyakarta

Nuryadi memaparkan pula kebijakan strategis tidak melulu harus hadir dari pemerintah semata. Tetapi kebijakan strategis juga bisa muncul dari kalangan masyarakat bawah. Misalnya, masyarakat bergotong royong membantu warga yang terpapar Covid-19.

"Kegiatan para relawan dari berbagai unsur mempunyai posisi penting di tengah masyarakat untuk membantu semua hal yang dibutuhkan," kata dia.

Kebijakan strategis menghadapi pandemi ini juga bisa menjadi agenda program kerja partai politik, para pengusaha bahkan dari pihak TNI serta Polri. Dengan demikian, persoalan yang muncul menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab semua elemen masyarakat. (N-1)