Kamis 17 November 2022, 22:07 WIB

Pemanfaatkan Dana Keistimewaan DIY Harus Tepat Sasaran

Agus Utantoro | Nusantara
Pemanfaatkan Dana Keistimewaan DIY Harus Tepat Sasaran

DOK MI
Ilustrasi

 

ANGGOTA Komisi C DPRD DIY Widi Sutikno mengingatkan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun anggaran 2023 harus tepat sasaran meliputi perencanaan dan realisasinya. 

Widi yang berasal dari Fraksi Partai NasDem itu khawatir memasuki tahun politik, Dana Keistimewaan rawan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. "Muncul usulan-usulan dari Dana Keistimewaan tahun 2023 dan sebagian sudah diplot. Saya melihat berkas usulannya sepertinya dikapling untuk daerah tertentu dan untuk kepentingan politik tertentu. Saya khawatir ini menimbulkan persoalan," kata Widi melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Kamis (17/1).

Iia Widi kemudian menyoroti adanya 600 titik dusun di Kabupaten Gunungkidul  yang diusulkan menerima bantuan Dana Keistimewaan. Masing-masing dusun mengajukan bantuan sebesar Rp25 juta sehingga total Rp15 miliar hanya untuk alokasi tertentu.

Ia curiga usulan ini sarat kepentingan, terlebih tahun depan merupakan  tahun politik. Usulan tersebut juga dinilai tidak tempat sasaran karena disatukan di wilayah tertentu di Kabupaten Gunungkidul. 

Sesuai regulasi, kata Widi, Dana Keistimewaan wajib direalisasikan merata di seluruh DIY. Peruntukan Dana Keistimewaan, katanya adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, memberdayakan masyarakat, dan untuk kemajuan budaya di DIY.

"Danais itu sudah jelas dalam Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Alokasinya tidak boleh sembarangan, apalagi diatur-atur untuk kepentingan tertentu. Kalau ada usulan untuk 600 dusun yang berdekatan di satu Kabupaten, ini kan tidak tepat sasaran," tegas Widi.

Pada 2022 besaran Dana Keistimewaan DIY ditetapkan Rp1,32 triliun. Sementara untuk 2023 besarannya diperkirakan sama. 

"Dana Keistimewaan merupakan Bantuan Keuangan Khusus atau BKK dari APBN. Anggaran tersebut menjadi pola kerja kolaboratif antara Pemprov DIY dengan Pemda Kabupaten/Kota di DIY. Bentuk bantuan ini berupa belanja transfer sesuai usulan dari tiap dusun," katanya. (OL-15)

Baca Juga

Dok. BPKH

BPKH dan BAZNAS Salurkan Bantuan Ambulans dan Traktor di Kabupaten Pesisir Selatan

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 05 Desember 2022, 22:05 WIB
"Ambulans dan traktor ini terwujud berkat adanya sinergi yang luar biasa antara BPKH, BAZNAS dan Komisi VIII DPR RI," ujar...
DOK.MI

Polisi Ringkus 4 Anggota Geng Motor Pelaku Pembacokan di Jambi

👤Solmi Ruhan 🕔Senin 05 Desember 2022, 21:52 WIB
Setelah polisi mengamankan satu tersangka, kemudian terungkap siapa saja yang ikut dalam aksi pembacokan...
MI/Kristiadi/DOK.BPBD

BPBD Garut: 135 Rumah Retak akibat Gempa, tapi Masih Bisa Ditempati

👤Kristiadi 🕔Senin 05 Desember 2022, 21:12 WIB
Petugas BPBD maupun instansi lainnya, kata dia, langsung melakukan pengecekan seluruh daerah di Garut untuk mengetahui dampak kerusakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya