Penyaluran BLT-DD di Kabupaten Cianjur Terus Dipercepat

PENYALURAN bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) bagi warga terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus dipercepat. Awal bulan ini ditargetkan memasuki penyaluran tahap ke-7.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ahmad Danial, mengatakan bersamaan diterapkannya PPKM Darurat dan kelanjutannya, pemerintah memberikan relaksasi atau kemudahan-kemudahan percepatan penyaluran BLT dana desa. Hal itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri serta kesepakatan Menteri Keuangan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Di bulan ini (Agustus), untuk BLT-DD harus sudah salur tahap ke-7. Tapi nanti di akhir bulan ini, harus salur juga tahap ke-8 dan 9," ujar Danial, Minggu (8/8).

Danial optimistis penyaluran BLT dana desa tahap ke-7 di awal pekan ini semua desa sudah bisa melaksanakannya. Sesuai alokasinya, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan BLT dana desa sebanyak 12 kali penyaluran.

"Kita terus mendorong setiap desa agar melakukan percepatan penyalurannya. Terutama dari sisi administrasi agar tidak terjadi kendala," bebernya.

Bagi warga yang berhak menerima BLT dana desa namun tidak terdata, mereka bisa didaftarkan. Termasuk juga bagi keluarga penerima manfaat PKH ataupun bantuan sosial lainnya yang diputus.

"Mereka bisa ditambah sebagai penerima BLT-DD, tapi dengan catatan harus melalui Musdesus (musyawarah desa khusus) di masing-masing wilayah. Jadi, jumlah penerima BLT-DD tentatif karena bisa bertambah. Tapi konsekuensinya harus menggeser kegiatan yang lain," jelasnya.

Danial menegaskan pengalokasian BLT dana desa tidak akan mengganggu program lain. Dalihnya, BLT merupakan salah satu program yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa selama pandemi covid-19.

"Ada tiga prioritas dana desa. Pertama AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Di dalamya itu ada untuk penanganan covid-19, kemudian BLT-DD, dan program padat karya tunai," jelas Danial.

Prioritas dana desa lainnya yakni pemulihan ekonomi. Misalnya pembentukan atau penataan BUMDes dan lainnya. "Prioritas ketiganya ialah untuk mendukung program strategis nasional. Misalnya untuk pencegahan stunting dan sebagainya," pungkasnya. (OL-15)