Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PESISIR Selatan menjadi salah satu daerah prioritas replanting melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas tanaman milik masyarakat yang sebagian besar tidak menggunakan bibit unggul.
"Pemerintah punya program PSR untuk mengganti sawit rakyat yang kualitasnya rendah. Program ini akan kita arahkan pada tujuh kabupaten salah satunya Pesisir Selatan," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Minggu (8/8).
Audy mengatakan syarat utama untuk bisa mendapatkan program itu adalah kebun benar-benar milik rakyat, bukan korporasi, dengan bukti alas hak atau sertifikat lahan. Selain itu tergabung dalam kelompok dan luas lahan minimal 50 hektare.
Ia meminta masyarakat pemilik kebun sawit yang memenuhi syarat di Ampiang Parak untuk berkomunikasi dengan dinas terkait di Pesisir Selatan. Pemprov Sumbar akan menfasilitasi agar program itu bisa terlaksana di daerah itu.
"Saya sudah punya rencana mengumpulkan tujuh bupati yang memiliki lahan sawit yang luas untuk membahas program PSR ini karena dengan peremajaan menggunakan bibit unggul, hasil panen akan lebih baik sehingga pendapatan petani bisa meningkat," ujarnya.
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya setelah peremajaan, sambil menunggu sawit menghasilkan, bisa ditanam komoditas lain untuk kebutuhan jangka pendek," ujarnya.
Ia mengatakan menurut data BPS pada tahun 2020 luas area Tanaman Perkebunan Rakyat sawit di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 39.461 hektare.
Sementara itu Wali Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera, Saipul Bakri mengatakan sawit merupakan salah satu potensi daerah itu selain komoditas gambir. Namun karena kebun milik rakyat, saat penanaman tidak menggunakan bibit unggul.
"Bibit unggul harganya mahal karena itu masyarakat tidak sanggup untuk membeli. Akhirnya ditanam bibit yang biasa. Namun hasilnya tidak terlalu bagus, padahal tanahnya cukup subur," ujarnya.
Saat ini sebagian besar tanaman sawit rakyat itu sudah tua dan terlalu tinggi sehingga perlu untuk peremajaan. Ia berharap pemerintah daerah serta Pemprov Sumbar memberikan bantuan bibit unggul agar hasil panen nantinya juga bisa meningkat. (OL-15)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved