Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DINAS Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Tasikmalaya belum mengizinkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah untuk semua jenjang pendidikan tahun ajaran 2021/2022. Pembelajaran masih dilakukan secara daring (online).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana mengatakan, alasan PTM belum bisa dilaksanakan karena, penyebaran virus korona di Kabupaten Tasikmalaya masih tinggi terutama di perkampungan dan pedesaan.
"Pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sampai sekarang ini belum dilakukan karena diketahui bersama, Presiden memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus. Pemerintah daerah masih menunggu regulasi atau aturan yang baru dari pemerintah pusat dan secara umum karena penyebaran virus korona masih cukup tinggi dan pemerintah daerah khawatir kalau kegiatan dilaksanakan," kata Dadan, Jumat (30/7).
Ia mengatakan, PTM di sekolah sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Dia memaklumi keresahan orang tua siswa jika pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang selama ini dilaksanakan kurang maksimal. Namun, pemerintah daerah sendiri tidak ingin gegabah mengambil keputusan untuk memberlakukan PTM.
"Kami tetap masih menunggu arahan PTM dari pemerintah provinsi dan pusat seperti apa nantinya dan pemerintah sendiri tak ingin gegabah mengambil keputusan. Apalagi bagi siswa umur 12-17 tahun sejauh ini belum dilakukan vaksinasi, jadi bersabar dulu," imbau Dadan.
Menurut Dadan, jika pemerintah memperbolehkan PTM, pihaknya segera berkoordinasi dengan satgas Covid-19 di tingkat Kecamatan untuk memetakan wilayah dan pengawasan. Karena, setiap desa memang kondisinya berbeda ada yang kasusnya meningkat dan lainnya menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan PTM di sekolah. (OL-13)
Baca Juga: Di DIY, Luhut Beberkan Cuma 6,1% Pasien Covid-19 Dirawat di RS
Warga Kampung Pajagan, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat lorong merah putih sepanjang 100 meter.
Penolakan ini terjadi dengan dalih orangtua bayi tidak membawa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) saat datang ke rumah sakit.
Harga beras terus merangkak naik terutama terjadi pada beras premium super semula dijual Rp13.500 perkg menjadi Rp 15 ribu hingga Rp 16 ribu per kg.
langkah yang dilakukan sekarang masih belum memperbaikinya lantaran dari ribuan ruang kelas rusak masih menunggu kebijakan.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan Kementerian Pendidikan dan agama saja, tetapi melibatkan semua pihak supaya mencapai Indonesia emas.
Tim Desk Pemberantasan Narkoba juga diminta bisa bekerja sama dengan pesantren dalam menyediakan tempat rehabilitasi pengguna narkoba.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini risiko kekeringan yang berpotensi melanda enam kabupaten di Jawa Tengah di musim kemarau tahun ini.
GEMPA bumi kembali mengguncang kawasan Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu, (4/8) dini hari pukul 04.00 WIB.
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Pada pelaksanaan Musrenbang tahun ini, Kabupaten Sukabumi mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dengan inovasi pembangunan terbaik tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved