Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KADINSOS DIY, Endang Patmintarsih mengungkapkan, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial PKH, Sembako, dan BST sejak bulan Januari tahun 2021. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang semula diberikan selama 4 bulan (Januari-April) senilai Rp300.000/KPM (Keluarga Penerima Manfaat)/bulan, diperpanjang 2 bulan (Mei dan Juni) sejumlah Rp600.000/KPM, untuk 2 bulan tersebut ditambah beras bansos PPKM sejumlah 10 kg/KPM BST.
KPM PKH, selain mendapat bansos Program Keluarga Harapan (PKH) bulan Juli, juga ditambah bansos beras PPKM sejumlah 10 kg/KPM PKH. KPM Sembako juga, selain mendapatkan bansos Sembako bulan Juli, ditambah bansos beras PPKM sejumlah 10 kg/KPM Sembako.
"Penyaluran bantuan PKH Sembako melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bantuan BST melalui Kantor Pos," kata dia, Senin (19/7). Selain itu, penyaluran bantuan beras PPKM dilakukan melalui Perum Bulog.
Jumlah penerima bantuan sosial di DIY pada bulan Juli 2021 untuk KPM PKH sejumlah 186.017 KPM, penerima BST sejumlah 124.700 KPM, dan bantuan sembako sejumlah 383,220 KPM. Bantuan-bantuan sosial tersebut sedang disalurkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Endang memastikan, pendistribusian selesai dilakukan pada akhir Juli.
Ia menyebutkan ada dua cara menyalurkan bansos kepada masyarakat. Yang pertama, untuk masyarakat masuk kategori lansia dan penyandang disabilitas, penyaluran diserahkan dengan sistem door to door.
Untuk masyarakat lain, penyaluran bantuan dilakukan melalui kelurahan masing-masing. Agar tidak menimbulkan kerumunan, penyaluran menggunakan sistem penjadwalan dan memanfaatkan pengawasan ketat dari satgas Covid-19 setempat.
''BST untuk kelompok lansia dan disabilitas itu sudah diberikan kemarin dan sudah selesai," kata dia.
Untuk mengejar target supaya semua cepat sampai ke masyarakat, pihaknya berkoordinasi dengan kabupaten/kota kemudian juga
dengan Satgas Covid di wilayah agar cepat tersalur dan tidak berkerumun.
Penyaluran bantuan pada dua hari terakhir ini menurut Endang sangat kondusif dan sesuai harapan, dan tidak ada kendala yang berarti. Semua sudah dikoordinasikan dengan PT Pos Indonesia, kabupaten/kota, Himbara, PT Bulog, dan Satgas Covid-19.
Namun, Endang tetap berharap nantinya hingga pendistribusian ini selesai, tetap tidak terkendala apapun. Ia ingin agar distribusi selesai sesuai target dan masyakat bisa mempergunakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan. (AT/OL-10)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved