Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KADINSOS DIY, Endang Patmintarsih mengungkapkan, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial PKH, Sembako, dan BST sejak bulan Januari tahun 2021. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang semula diberikan selama 4 bulan (Januari-April) senilai Rp300.000/KPM (Keluarga Penerima Manfaat)/bulan, diperpanjang 2 bulan (Mei dan Juni) sejumlah Rp600.000/KPM, untuk 2 bulan tersebut ditambah beras bansos PPKM sejumlah 10 kg/KPM BST.
KPM PKH, selain mendapat bansos Program Keluarga Harapan (PKH) bulan Juli, juga ditambah bansos beras PPKM sejumlah 10 kg/KPM PKH. KPM Sembako juga, selain mendapatkan bansos Sembako bulan Juli, ditambah bansos beras PPKM sejumlah 10 kg/KPM Sembako.
"Penyaluran bantuan PKH Sembako melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bantuan BST melalui Kantor Pos," kata dia, Senin (19/7). Selain itu, penyaluran bantuan beras PPKM dilakukan melalui Perum Bulog.
Jumlah penerima bantuan sosial di DIY pada bulan Juli 2021 untuk KPM PKH sejumlah 186.017 KPM, penerima BST sejumlah 124.700 KPM, dan bantuan sembako sejumlah 383,220 KPM. Bantuan-bantuan sosial tersebut sedang disalurkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Endang memastikan, pendistribusian selesai dilakukan pada akhir Juli.
Ia menyebutkan ada dua cara menyalurkan bansos kepada masyarakat. Yang pertama, untuk masyarakat masuk kategori lansia dan penyandang disabilitas, penyaluran diserahkan dengan sistem door to door.
Untuk masyarakat lain, penyaluran bantuan dilakukan melalui kelurahan masing-masing. Agar tidak menimbulkan kerumunan, penyaluran menggunakan sistem penjadwalan dan memanfaatkan pengawasan ketat dari satgas Covid-19 setempat.
''BST untuk kelompok lansia dan disabilitas itu sudah diberikan kemarin dan sudah selesai," kata dia.
Untuk mengejar target supaya semua cepat sampai ke masyarakat, pihaknya berkoordinasi dengan kabupaten/kota kemudian juga
dengan Satgas Covid di wilayah agar cepat tersalur dan tidak berkerumun.
Penyaluran bantuan pada dua hari terakhir ini menurut Endang sangat kondusif dan sesuai harapan, dan tidak ada kendala yang berarti. Semua sudah dikoordinasikan dengan PT Pos Indonesia, kabupaten/kota, Himbara, PT Bulog, dan Satgas Covid-19.
Namun, Endang tetap berharap nantinya hingga pendistribusian ini selesai, tetap tidak terkendala apapun. Ia ingin agar distribusi selesai sesuai target dan masyakat bisa mempergunakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan. (AT/OL-10)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
Presiden Jokowi belakangan ini kerap membagi-bagikan bansos ke masyarakat secara langsung. Ini penjelasan Istana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved