PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang dana cadangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada serentak 2024 akan membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga diperlukan pencadangan anggaran.
Hal ini dikemukakan, Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel kemarin. "Dana cadangan daerah adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah. Provinsi Kalsel akan melaksanakan pilkada serentak pada 2024 sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, dan harus dipersiapkan melalui mekanisme dana cadangan," ungkapnya.
Pilkada 2024 tinggal beberapa tahun, di sisi lain program pembangunan harus terus berjalan. Dana cadangan juga guna mensiasati keterbatasan anggaran daerah di tengah situasi pandemi covid-19 seperti sekarang ini.
Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 untuk tingkat provinsi dan tujuh kabupaten/kota di Kalsel telah selesai dan secara umum berjalan sukses. Tinggal Pilkada Gubernur masih menunggu kelanjutan sidang PHPU pemilihan suara ulang (PSU) di Mahkamah Konstitusi yang tertunda akibat pandemi covid 19.
Selain raperda dana cadangan Pilkada saat ini juga tengah disusun sejumlah raperda lainnya seperti Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemprov Kalsel. Raperda ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan sebutan E-Goverment.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengatakan pihaknya melalui Komisi III dan IV tengah membahas Raperda Penyelenggaraan Pengelolaan sistem Manajemen Jalan dan Fasilitas Pendidikan Tinggi. (DY/OL-10)
