Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menanggapi meledaknya kilang minyak Depo Pertamina di Plumpang. Andre menegaskan bahwa Komisi VI sudah memberi peringatan kepada Pertamina sejak dua tahun terakhir. Peringatan itu terkait pemeliharaan yang seharusnya lebih intensif pada depo dan kilang-kilang Pertamina mengingat usianya yang sudah tua.
“Meskipun kita tahu Depo Pertamina Plumpang pernah mendapatkan penghargaan Most Efficient Storage, tapi kita juga harus memaklumi Depo Pertamina Plumpang ini sudah berusia tua ya, dibangun dan dioperasikan di tahun 1974 dan usianya juga sudah begitu tua. Tentu dengan usia yang cukup tua itu ada risiko-risiko yang terjadi,” tutur Andre melalui virtual meeting di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Lebih lanjut, Andre menambahkan salah satu permasalahan yang dialami Depo Pertamina Plumpang adalah berkaitan dengan buffer zone yang tidak dapat dijaga dengan baik. Depo Pertamina Plumpang saat ini berlokasi sangat dekat dengan pemukiman penduduk yang padat. Meskipun jika ditelusuri secara sejarah, sebenarnya dari perencanaan tata kota di tahun 1971-1974, posisi Depo Pertamina Plumpang sudah berada di lokasi yang tepat. Selain itu, Pertamina juga memiliki sertifikat tanah di daerah buffer zone.
Baca Juga: DPR Dorong Pertamina Tingkatkan Teknologi untuk Cegah Kebakaran Kilang
Dalam hal ini, Andre menyayangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum mampu membantu Pertamina untuk menjaga buffer zone tersebut. "Nah permasalahannya memang Pertamina tidak bisa menjaga asetnya. Sehingga buffer zone yang seharusnya kosong, dan tanah Pertamina ini tapi (kenapa) bisa dihuni warga. Bukan hanya salah Pertamina, tapi juga salah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang menurut saya tidak mampu membantu Pertamina menjaga aset nya," tegasnya.
Untuk itu, Politisi Fraksi Gerindra ini pun mengusulkan agar keberadaan Depo Pertamina Plumpang ini dapat dikaji dan dicarikan solusi terbaik. Ia menegaskan sejak Sabtu pekan lalu, dirinya sudah mengusulkan kepada pemerintah dan Pertamina agar (keberadaan) Depo Pertamina ini dikaji kembali.
“Apakah akan tetap di Plumpang atau dipindah. Kami sudah meminta pemerintah dan Pertamina melakukan evaluasi dan kajian soal ini di luar investigasi yang harus dilakukan, solusi nya seperti apa. Selain itu juga bagaimana Pertamina bertanggung jawab terhadap korban nya," imbuhnya.
Selain itu, usulan untuk memindahkan Depo Plumpang ke Newport Priok Pelindo, menurut Andre, adalah pilihan yang tepat. Sebab, di tanah milik Pelindo tersebut, Pertamina tidak perlu berinvestasi tanah, melainkan hanya tinggal bersinergi dengan Pelindo.
"Cukup melakukan Sinergi BUMN, cukup melakukan penyewaan, di tanah milik Pelindo. Sehingga, Pertamina bisa membangun asetnya membangun depo baru di tanah milik Pelindo tersebut. Pertamina tidak perlu melakukan investasi tanah dan juga dengan pemindahan, itu otomatis wilayahnya jauh lebih aman dan akan ada buat program yang tidak mungkin dimasuki masyarakat karena dalam lingkup kawasan," tutupnya. (RO/S-1)
Menurut Maman, kasus ini membuka tabir persoalan pada sistem manajemen rumah sakit.
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Anggota DPR Maman Imanulhaq menyoroti pentingnya kesiapan digital, seleksi kesehatan, dan pembagian peran otoritas dalam sistem haji baru Arab Saudi.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong evaluasi total terhadap petugas haji Indonesia.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved