Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WALI Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa Camat Medan Maimun Yasir Rizka yang dinonaktifkan sementara akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya secara permanen.
"Ini, saya informasikan bapak Camat Medan Maimun yang masih dalam pemeriksaan, tidak dipecat, tetapi kemarin beliau mengundurkan diri," ujar Bobby usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin.
Pihaknya telah menyetujui permohonan pengunduran tersebut sehingga Yasir Rizka resmi berhenti akibat diduga penyalahgunaan wewenang dan melakukan pungutan liar (pungli).
Padahal Yasir Rizka yang merupakan anak kandung dari Duta Besar Indonesia untuk Maroko merangkap Mauritania Hasrul Azwar sedang menjalani pemeriksaan Inspektorat Kota Medan.
Baca juga: Pemkot Medan Sosialisasikan Ketentuan PPKM Darurat
"Beliau mengundurkan diri, karena merasa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan," ungkap Bobby.
"Selama masa pemeriksaan, mudah-mudahan minggu ini hasil pemeriksaan Inspektorat sudah keluar," tegas Wali Kota.
Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution sejak dilantik pada 26 Februari 2021 telah mencopot Kepala Dinas Kesehatan Edwin Effendi akibat tidak maksimal menangani COVID-19.
Selanjutnya mencopot Lurah Sidorame Timur Hermanto, dan Kepala Lingkungan 17 Eka Septian di Kelurahan Harjosari 2 dari jabatannya akibat melakukan pungli terhadap warga.(Ant/OL-4)
Tampak sekelompok orang melakukan pungli ke pemotor yang hendak menerobos trotoar saat macet.
Demosi merupakan pemindahan seorang personel ke jabatan yang lebih rendah. Ini bisa berupa penurunan pangkat, jabatan atau tanggung jawab.
Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan program cek kesehatan gratis (CKG) dilakukan tanpa pungutan biaya. Menurutnya masih banyak oknum petugas yang melakukan pungutan liar (pungli)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
PERSATUAN Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) Sumatra Utara membela Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara (Kadis PUPR Sumut) Topan Ginting perihal kepemilikan senjata api.
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved