Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Dukung Destinasi Danau Toba, PP GMKI Serukan Tutup TPL

Apul Iskandar
05/7/2021 17:10
Dukung Destinasi Danau Toba, PP GMKI Serukan Tutup TPL
Danau Toba(MI/Sumaryanto)

PENGURUS Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyebut keberadaan PT.Toba Pulp Lestari (TPL) telah menyakiti bahkan melukai masyarakat adat ditambah dengan persoalan kelestarian lingkungan hidup di sekitar Danau Toba. 

Ketua Umum Jefri Edi Irawan Gultom mengatakan pembangunan yang melahirkan konflik tidak dapat disebut sebagai pembangunan. Pembangunan adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. 

"Dengan memperhatikan buah yang dilahirkan PT.TPL adalah konflik dan kerusakan, maka saya menilai kehadiran PT. TPL tidak untuk pembangunan masyarakat sekitar atau pemerintah daerah," kata Jefri dalam keterangannya, Senin (5/7). 

PP GMKI  memberikan solusi terhadap penutupan TPL dengan mengembalikan tanah masyarakat adat, karyawan  harus mendapatkan pesangon yang layak.

"Jika soal PAD dan pajak untuk negara dapat dicari melalui yang lain, tidak harus dari PT.TPL. Oleh karena itu dengan tegas saya katakan PT. TPL sudah saatnya tutup permanen karena itulah solusi terbaik. Dengan itu kita sedang menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar Danau Toba dan menghindarkan masyarakat dari korban kekerasan dan korban bencana akibat aktivitas PT TPL. Kami selaku gerakan mahasiswa dengan jelas memberikan sikap sekaligus solusi," tegasnya. 

Jefri menjelaskan PT. TPL sebelumnya bernama PT. Inti Indorayon Utama berdiri pada tahun 1983 diduga telah merusak lingkungan hidup di sekitar Danau Toba. PT. TPL memiliki konsesi lahan 185 ribu Hektare yang terdapat di 11 kabupaten. Perambahan hutan yang dilakukan oleh pihak PT. TPL dengan menanam tanaman eucalyptus dinilai merusak sumber air bagi masyarakat khususnya para petani dan juga merusak hutan kemenyan sumber mata pencaharian masyarakat.

Sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas dengan tujuan menjadi wisata kelas Internasional, menurutnya untuk mewujudkan hal tersebut maka alam sekitar Danau Toba juga harus terus dijaga dan dibenahi untuk menambah daya tarik Danau Toba sebagai destinasi wisata Internasional.

Kelestarian alam Danau Toba terus mengalami penurunan kualitas. Hal tersebut ditandai dengan debit air danau yang terus berkurang dikarenakan hutan yang menjadi hulu air Danau Toba diduga telah rusak. 

"PP GMKI berkeyakinan bila potensi wisata Danau Toba dapat dimaksimalkan dengan melestarikan lingkungan sekitar Danau Toba lebih memajukan ekonomi masyarakat dibanding mempertahankan keberadaan PT. TPL. Bukti keseriusan kami menyikapi hal ini, saya selaku Ketua Umum GMKI menginstruksikan seluruh cabang GMKI se-Sumatera Utara untuk bergerak bersama masyarakat terdampak dalam memperjuangkan Gerakan tutup TPL, dan kami PP GMKI akan suarakan di tingkat pemerintah pusat," tandasnya. 

Sebelumnya Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang di wakili oleh sekretaris fungsi bidang masyarakat Timoteus Lubis telah melakukan investigasi langsung ke lokasi masyarakat yang terdampak.

“Dua minggu lalu, saya baru saja pulang dari Sumatera Utara untuk melihat langsung persoalan PT. TPL, dan saya melihat salah satu faktanya bahwa ada banyak persoalan disana, salah satunya adalah konflik antar masyarakat adat Desa Natumingka Kecamatan Borbor Kabupaten Toba dengan PT. TPL Mei 2021 lalu mengakibatkan setidaknya 2 korban luka dari pihak masyarakat adat Natumingka dan kriminalisasi  masyarakat adat yang melakukan perlawanan," ungkapnya. (AP/OL-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya