Pemprov Kalsel Dorong Pengembangan Kopi Lokal

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pengembangan komoditas kopi lokal melalui pembenahan sumber dan sertifikasi bibit. Luas areal kebun kopi yang didominasi kopi rakyat di Kalsel baru seluas 3.035 hektare.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, Kamis (1/7). "Potensi kopi lokal Kalsel cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas unggulan. Kita berusaha mendorong agar kopi tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah tetapi hingga pasar ekspor," tutur Suparmi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembenahan sumber bibit dan sertifikasi bibit. Sejauh ini Kalsel belum memiliki pusat penangkaran kopi lokal yang bersertifikat. Lebih jauh dikatakan Suparmi di Kalsel baru ada 3.035 hektare perkebunan kopi dengan 2.394 hektar tanaman yang sudah menghasilkan.

Baca Juga: Iwak Pakasam Ikan Olahan Khas Hulu Sungai Tengah

Pengembangan tanaman kopi dilakukan dengan sistem tumpang sari ganda, di sela-sela tanaman perkebunan lainnya. Tercatat ada dua jenis kopi yang dikembangkan yakni Robusta dan Liberika yang tersebar di sejumlah daerah seperti Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Banjar.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, Dwi Putera Kurniawan mengakui kopi khas Kalsel atau dikenal kopi borneo mulai banyak dikenal masyarakat dan dilirik konsumen dari berbagai daerah di tanah air bahkan pasar ekspor. Namun pengembangan kopi khas Kalsel ini banyak menghadapi kendala diantaranya masalah sertifikasi bibit.

"Kopi khas Kalsel ini kini banyak diminati tidak hanya pecinta kopi lokal tapi dari berbagai daerah. Bahkan permintaan untuk pasar ekspor cukup tinggi," ujarnya. Sejauh ini pihaknya belum bisa memenuhi permintaan pasar ekspor karena keterbatasan produksi kopi petani.

Menurut Dwi ada banyak permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan kopi khas Kalsel ini antara lain masih rendahnya minat petani menanam kopi, serta ketentuan sertifikasi bibit. "Kita terus mendorong agar pemerintah mencarikan solusi masalah sertifikasi bibit kopi ini," tuturnya.

Dwi Putera mengatakan kopi masuk ke Kalimantan atau tanah borneo pada penjajahan Belanda. Di Kalsel menurut Dwi, akibat anjloknya harga kopi dan ekspansi perkebunan sawit besar-besaran telah menyebabkan ribuan hektare tanaman kopi tergusur. Namun kini seiring harga kopi yang terus naik pertanian komoditas kopi mulai menggeliat.

Sekitar 200 hektare berupa hutan kopi peninggalan Belanda yang banyak tersebar di Kabupaten Banjar (Kopi Aranio) dan Tanah Laut. Adapula kopi dari kawasan pegunungan meratus seperti Pantai Mangkiling. Meski tidak dirawat kopi dari hutan kopi ini tetap menjadi penghasilan tambahan bagi warga. (DY/OL-10)