Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH daerah di Kalimantan Selatan diminta melakukan berbagai inovasi guna menggalang masuknya investor ke daerah. Kalsel bertekad menjadi gerbang logistik Kalimantan dan penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
"Kalsel dalam arah pembangunannya untuk memperkuat posisi sebagai penyangga logistik Kalimantan, terutama dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)," ungkap Gubernur Kalsel, Muhidin, Rabu (7/5).
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, dibahas sejumlah proyek strategis yang menjadi fokus pembangunan daerah. "Untuk mewujudkan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan dan penyangga IKN maka kepala daerah harus aktif melakukan inovasi dalam rangka menggaet investor," tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor mengatakan ada sejumlah proyek strategis yang sedang dan akan dibangun dalam rangka mewujudkan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan dan penyangga IKN. Di antaranya pembangunan Jembatan Kotabaru senilai Rp4,8 triliun yang menghubungkan Pulau Laut–Pulau Kalimantan (Tanah Bumbu).
Pembangunan Pelabuhan Samudera Mekar Putih berkedalaman hingga 25 meter dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di wilayah Tanah Bumbu-Kotabaru. Serta pembangunan klaster-klaster pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah salah satunya Banjar Bakula sebagai sentra perdagangan dan jasa. Juga klaster Banua Enam sebagai sentra pangan dan agro industri.
Musrenbang RPJMD tahun 2025–2029 yang berlangsung awal pekan lalu juga dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan Dirjen Otonomi Daerah, para Bupati-Walikota se-Kalsel, pimpinan SKPD dan Forkopimda Kalsel. (E-2)
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Memasuki 2026, isu efisiensi operasional semakin menjadi perhatian utama sektor logistik darat di Indonesia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved