Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
LIMA calon haji (calhaj) asal Kota Cimahi menarik uang pelunasan pendaftaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) menyusul pembatalan pemberangkatan pada 2021 akibat dampak pandemi covid-19. Kelima calhaj menarik biaya pelunasan ibadah haji sebesar Rp10 juta.
"Sampai Juni, ada lima orang yang mengambil biaya pelunasan. Mereka sudah melunasi biaya, sudah bimbingan. Itu hak jemaah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Kota Cimahi, Jawa Barat, Saripudin, Selasa (15/6).
Dia mengatakan, dana yang ditarik hanya uang pelunasan dan bukan uang pokok pendaftaran pemberangkatan haji. Dengan begitu, jemaah tersebut tetap terdaftar dalam kuota dan cukup menyetorkan kembali uang pelunasan ketika ada pemberangkatan haji.
"Mereka hanya mengambil uang pelunasan saja jadi tidak gugur, tidak hilang nomornya. Mereka tetap akan menjadi prioritas pemberangkatan haji," ujarnya.
Selain itu, dia mengaku banyak pula calhaj yang menarik Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp25 juta pada tahun lalu yang mencapai 105 orang. Sedangkan pada tahun ini sudah 54 orang yang juga mengambil BPIH. "Kemungkinan calhaj yang akan menarik biaya bakal bertambah," ucapnya.
Saripudin menyatakan, setiap orang yang menarik BPIH wajib kembali mendaftar dari awal jika berniat berangkat ke Tanah Suci Mekkah. Artinya, mereka harus masuk daftar tunggu lagi.
Sejumlah alasan menyebabkan masyarakat terpaksa menarik kembali uang pelunasan dan pendaftaran haji. Di antara alasan mereka yaitu kebutuhan yang mendesak di tengah pandemi, seperti biaya anak sekolah dan kebutuhan lain. "Apalagi yang sudah pernah menunaikan haji, mungkin ada kepentingan lain yang mendesak. Jadi dananya diambil dulu," jelasnya.
Total ada sekitar 551 calhaj asal Cimahi yang mestinya berangkat tahun ini. Namun dengan alasan pandemi covid-19, terpaksa kembali dibatalkan seperti tahun lalu. (OL-14)
Selain pengawasan kuota haji, Prof. Murniati juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis raker dihelat malam itu upaya kejar target pengesahan RUU akan dilakukan pada Rapat Paripurna terdekat.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
PULUHAN rumah di Desa Mayangan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar) rusak diterjang angin kencang dan gelombang pasang.
HARGA beras premium di sejumlah pasar tradisional di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, merangkak naik. Kenaikan beras diduga terjadi akibat pasokan menipis
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
Sekolah Rakyat dilaksanakan di Gedung BLK Rancamulya. Seluruh fasilitas sudah disediakan pemerintah, mulai dari fasilitas pembelajaran, tempat tinggal, makan dan perlengkapan sekolah.
GUBERNUR Jabar Dedi Mulyadi menjawab keberatan atas kebijakan yang dia ambil di antaranya memperbanyak rombongan belajar yakni 50 siswa dalam satu kelas
HASIL survei yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) usia pertama kali remaja di wilayah Jabar yang terlibat dalam hubungan seksual kini semakin muda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved