Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang mencatat sebanyak 638.947 warga atau 97,87% sudah melakukan perekaman e-KTP.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Padang, Fauzan Ibnofi mengatakan, jumlah tersebut dihitung dari Desember tahun 2020 lalu.
''Dari target warga yang wajib ber-KTP sebanyak 652.823 orang, kita telah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 638.947 orang atau 97,87%,'' kata Fauzan Ibnofi, Selasa (1/6).
Baca Juga: Tinta Habis Ribuan KTP-e di Tasikmalaya Belum Dicetak
Sementara itu, dari 638.947 warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP, 637.343 warga sudah dicetak e-KTP-nya. Untuk itu, Fauzan mengimbau bagi warga Kota Padang yang belum memiliki e-KTP dan sudah menginjak usia 17 tahun agar segera mengurus e-KTP nya.
Fauzan menambahkan, meski masih dalam pandemi Covid-19, proses perekaman dan pencetakan e-KTP hingga kini berjalan lancar.
''Alhamdulillah, sampai saat ini proses pencetakan e-KTP berjalan aman dan lancar. Kita berharap, warga yang belum memiliki e-KTP bisa segera mengurusnya,'' tandasnya. (YH/OL-10)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Pemerintah Kota Batam melalui Disdukcapil terus berupaya meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-E) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT) saat ini ditahan di Changi Prison.
Buron kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, telah berhasil ditangkap di Bandara Internasional Changi, Singapura.
Pengajuan kepindahan alamat Kependudukan tersebut sebagai persyaratan administrasi sesuai aturan sebelum dilantik sebagai Gubernur Jabar harus berdomisili di Bandung.
Target capaian kinerja penyelesaian perekaman dan pencetakan e-KTP belum secara jelas membedakan antara capaian pencetakan e-KTP pertama kali dengan pencetakan e-KTP.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan pemerintah mempunyai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang belum berjalan dengan baik.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan pembubaran dan perusakan rumah doa atau tempat ibadah kembali terjadi. Terbaru pembubaran rumah doa yang terjadi di Padang.
Rumah doa kembali menjadi titik gesekan karena kurangnya komunikasi dan miskomunikasi di lapangan.
Aksi pelarangam ibadah di Padang menunjukan bahwa sikap intoleransi masih mengakar di berbagai sudut negeri.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved