PENETAPAN status zona covid 19 oleh pemerintah selama ini diusulkan dihapus karena dinilai akan berpengaruh pada kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan di lapangan.
Hal ini dikemukakan Pj Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Safrizal ZA, saat menjadi pembicara dalam dialog bertema Hambatan dan Tantangan Optimalisasi Posko PPKM Mikro, di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, kemarin.
"Penetapan status zona covid, justru bisa mengendorkan kewaspadaan terhadap penyebaran covid. Saat zona merah kewaspadaan tinggi, sudah kuning jadi kendor," ujar Safrizal.
Baca juga: Sudah 1.006 Orang Meninggal Karena Covid 19 di Kalsel
Penetapan status zona merah (resiko tinggi), zona oranye (resiko sedang) zona kuning (resiko rendah), atau zona hijau (tidak ada kasus) pada suatu wilayah mempengaruhi sikap masyarakat. Diakuinya penerapan kebijakan PPKM seperti di Kalsel saat ini banyak menemui kendala.
Kendala yang sering ditemui dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro antara lain sikap masyarakat yang masih banyak terkesan tidak takut terhadap penularan dan penyebaran virus corona.
"Sebagian mereka mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan suka berkumpul atau berkerumun," tambahnya.
Baca Juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus Kian Mencemaskan
Kalsel masyarakatnya termasuk agamis, sehingga perlu keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam hal memberikan pemahaman tentang bahaya covid. Lebih jauh Safrizal menyarankan tentang pengalokasian anggaran di desa yang diambil dari dana desa.
Hingga Jumat (28/9), tercatat jumlah kasus positif covid 19 di Kalsel sudah mencapai 34.492 kasus, dengan jumlah penderita aktif sebanyak 788 orang dan penderita suspect sebanyak 288 orang . Terjadi penambahan 56 kasus positif, 47 kasus sembuh dan dua orang penderita meninggal dunia dari sebelumnya. (OL-13)
