Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH pusat, memproyeksikan ekonomi nasional bisa tumbuh di kisaran 7,1 persen pada kuartal kedua 2021 ini. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan penyerapan anggaran daerah.Hingga bulan Mei serapan APBD Purwakarta telah mencapai 20,20 persen.
"Hasil rapat percepatan realisasi APBD sudah lebih dari 20 persen. Alhamdulillah, angka penyerapan ini juga diapresiasi Pak Menteri Dalam
Negeri," kata Bupati Anne Ratna Mustika,Kamis (27/5).
Menurut Anne, sejauh ini penyerapan atau realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2021 di wilayahnya cenderung sudah cukup baik. Pihaknya pun meyakini, hingga Juni mendatang penyerapan anggaran bisa di angka 30%.
Anne menyebutkan, besaran APBD Purwakarta tahun 2021 ditetapkan Rp2,3 triliun. Serapan anggaran, dinilai Anne, di masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah berjalan cukup baik.
Menurut Anne, sebenarnya dengan kondisi pandemi seperti ini angka penyerapan sebesar 20,20 persen hingga Mei ini bisa dibilang cukup baik. "Memang bisa juga dikatakan rendah jika dibanding tahun sebelumnya, atau sebelum pandemi. Karena, penyerapannya pun rendah. Kenapa? Karena anggarannya fokus untuk penanggulangan Covid-19," dalih Anne.
Bupati Anne, tak menampik, dalam proses penyerapan anggaran di masa pandemi seperti ini terdapat beberapa kendala. Misalnya, proses lelang yang bersumber dari dana transfer dan bantuan provinsi masih berproses. Akibatnya, penyerapannya masih belum maksimal.
"Kemudian, proses pencairan untuk kegiatan yang sudah berjalan, itu masih tahap pencairan uang muka. Secara umum, itu menjadi beberapa kendalanya," pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menambahkan, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada triwulan ke empat.
Pihaknya optimistis, realisasi serapan APBD tersebut bisa mencapai lebih dari 80 persen hingga akhir tahun nanti.
Norman menambahkan, dalam perumusan APBD 2021, penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Tapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan. Seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai arahan dari pusat. (OL-13)
Baca Juga: Presiden: Data Bansos Masih tidak Tepat Sasaran
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved