Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMERINTAH pusat, memproyeksikan ekonomi nasional bisa tumbuh di kisaran 7,1 persen pada kuartal kedua 2021 ini. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan penyerapan anggaran daerah.Hingga bulan Mei serapan APBD Purwakarta telah mencapai 20,20 persen.
"Hasil rapat percepatan realisasi APBD sudah lebih dari 20 persen. Alhamdulillah, angka penyerapan ini juga diapresiasi Pak Menteri Dalam
Negeri," kata Bupati Anne Ratna Mustika,Kamis (27/5).
Menurut Anne, sejauh ini penyerapan atau realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2021 di wilayahnya cenderung sudah cukup baik. Pihaknya pun meyakini, hingga Juni mendatang penyerapan anggaran bisa di angka 30%.
Anne menyebutkan, besaran APBD Purwakarta tahun 2021 ditetapkan Rp2,3 triliun. Serapan anggaran, dinilai Anne, di masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah berjalan cukup baik.
Menurut Anne, sebenarnya dengan kondisi pandemi seperti ini angka penyerapan sebesar 20,20 persen hingga Mei ini bisa dibilang cukup baik. "Memang bisa juga dikatakan rendah jika dibanding tahun sebelumnya, atau sebelum pandemi. Karena, penyerapannya pun rendah. Kenapa? Karena anggarannya fokus untuk penanggulangan Covid-19," dalih Anne.
Bupati Anne, tak menampik, dalam proses penyerapan anggaran di masa pandemi seperti ini terdapat beberapa kendala. Misalnya, proses lelang yang bersumber dari dana transfer dan bantuan provinsi masih berproses. Akibatnya, penyerapannya masih belum maksimal.
"Kemudian, proses pencairan untuk kegiatan yang sudah berjalan, itu masih tahap pencairan uang muka. Secara umum, itu menjadi beberapa kendalanya," pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menambahkan, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada triwulan ke empat.
Pihaknya optimistis, realisasi serapan APBD tersebut bisa mencapai lebih dari 80 persen hingga akhir tahun nanti.
Norman menambahkan, dalam perumusan APBD 2021, penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Tapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan. Seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai arahan dari pusat. (OL-13)
Baca Juga: Presiden: Data Bansos Masih tidak Tepat Sasaran
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved